Warga Aceh Tamiang Korban Bencana Disebut “TMK”: Pengamat Nilai Negara Kehilangan Nurani

Baca Juga:

• Pelaku Penipuan dan Perbuatan Curang Ditahan, Korban Apresiasi Polsek Medan Timur
• Pulihkan Keandalan Listrik Pascabencana, PLN Energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe
• Inalum Bantu Korban Puting Beliung

Aceh Tamiang — Gelombang protes masyarakat Aceh Tamiang pecah. Ratusan warga turun ke jalan mempersoalkan dugaan ketimpangan dalam pendataan dan penyaluran bantuan korban bencana, khususnya terkait bantuan perumahan dan hunian sementara (Huntara).

Aksi demonstrasi ini dipicu oleh banyaknya warga korban bencana yang justru diberi status TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) oleh tim survei, meski rumah mereka mengalami kerusakan nyata.

Pengamat sosial politik, H. Syahrir Nasution, menilai situasi ini sudah sangat keterlaluan dan mencerminkan buruknya tata kelola bantuan bencana.

"Masalahnya sudah jelas. Terjadi ketimpangan dalam pengelolaan korban bencana. Rakyat sudah menderita, tapi malah dinyatakan TMK. Ini sangat menyakitkan," kata H. Syahrir Nasution.

Tim Survei Disorot, Dinilai Tidak Profesional dan Tidak Proporsional

Dalam keterangannya, Syahrir menyebut tim survei yang diturunkan ke lapangan, yang disebut berasal dari unsur IPDN Jakarta, bekerja tidak profesional dan tidak proporsional dalam menilai kondisi rumah warga.

"Tim survei tidak menunjukkan empati. Hampir semua desa terdampak bencana, tapi justru banyak yang dinyatakan tidak layak bantuan. Ini tidak masuk akal," ujarnya.

Bantuan Perumahan Jadi Persoalan Serius

Adapun bantuan yang dipersoalkan warga adalah bantuan perumahan berdasarkan kategori kerusakan:

Rusak Ringan: Rp15 juta

Rusak Sedang: Rp30 juta

Rusak Berat: Diganti total seperti semula

Namun warga menilai penetapan kategori tidak transparan dan cenderung merugikan korban.

"Rumah rakyat rubuh, tetapi dianggap tidak layak. Kalau begini, bantuan hanya formalitas administrasi," tegas Syahrir.

Data Korban Sudah Diajukan Desa, Namun Dibatalkan Tim Survei

Syahrir juga menyoroti sikap tim survei yang disebut membatalkan data korban yang sebelumnya telah diajukan oleh perangkat desa.

"Perangkat desa sudah mendata korban dengan benar. Tapi begitu tim datang, data itu malah dibatalkan. Ini menimbulkan kecurigaan besar. Ada apa sebenarnya?" katanya tajam.

Demo Tuntut Huntara dan Keadilan Bantuan

Menurut Syahrir, inti demonstrasi masyarakat adalah tuntutan atas:

Penyediaan Huntara bagi korban

Penyaluran bantuan perumahan secara adil

Evaluasi total terhadap tim survei

Penghapusan label TMK yang dianggap melukai korban

"Rakyat Aceh Tamiang sudah korban bencana, jangan diperlakukan seperti tidak manusiawi. Di mana hati nurani negara?" pungkasnya.

Masyarakat berharap pemerintah pusat segera turun tangan melakukan audit ulang pendataan dan memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada korban yang berhak.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pelaku Penipuan dan Perbuatan Curang Ditahan, Korban Apresiasi Polsek Medan Timur

Pulihkan Keandalan Listrik Pascabencana, PLN Energize Jalur Transmisi 150 kV Sibolga–Martabe

Inalum Bantu Korban Puting Beliung

Percepat Pemulihan Bencana Aceh, Kemendagri Guyur Puluhan Ekskavator dan Dump Truck ke Bireuen hingga Pidie Jaya

Dana Bencana Padangsidimpuan dan Tapsel Jadi Sorotan, Ratusan Miliar Dipertanyakan: Berapa yang Benar-Benar Diterima Korban?

Tak Tinggal Diam! Diskominfo Kabupaten Solok Gerak Cepat Gandeng IndiHome Pulihkan Akses Komunikasi Pascagalodo Arosuka