Diduga Melanggar Perda dan Rugikan PAD, Bangunan Psr II Marelan Raya Rengas Pulau Terkesan Kebal Hukum

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Semarak Peringatan Hari Kartini ke-147 di Medan, Perempuan Dari Berbagai Latar Tampil Menginsipirasi
• Rico Waas Hadiri Paripurna DPRD, Umumkan Pergantian Wakil Ketua dari PKS
• Wali Kota Medan Luncurkan Qresto, Inovasi "Split Bill" Pajak Daerah Pertama di Indonesia

Bangunan di Lingkungan 17 Psr II Jln Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang berada tepat di eks gedung Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Herman (YPPH) itu dan akan dijadikan tempat usaha/bisnis kuliner masakan dan minuman siap saji diduga melanggar Perda dan rugikan PAD Pemko Medan.

Sebab, bangunan yang masih dalam proses pengerjaan berkisar 70% itu tekesan kebal hukum lantaran diduga tidak memiliki Izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG) dan melanggar Perda juga merugikan PAD Pemko Medan.

"Kita menduga, bangunan yang akan dijadikan tempat usaha/bisnis kuliner masakan dan minuman siap saji melanggar Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin PBG sebagai peraturan yang mengatur perizinan bangunan dengan tujuan mempermudah dan mengendalikan pembangunan agar sesuai standar. Sehingga, meski menyalahi aturan pemilik bangunan terkesan kebal hukum," ujar Budi H Sormin alias Busor Ketua DPC AWI Kota Medan, Kamis (22/1/2026) kepada wartawan.

Sebelumnya, setelah beberapa pihak menyoroti Bangunan di Psr II Jln Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya eks
gedung Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Herman (YPPH) diduga tidak mengantongi Izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG), DPRD Kota Medan dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik bangunan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi IV.

Pernyataan ini dikatakan, Paul Anton Simanjuntak SH Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kepada wartawan, Minggu (18/1/2026) kemarin.

"Segera kita (Komisi IV DPRD Medan) panggil pemilik bangunan untuk dilakukan RDP," ucap Paul Anton melalui via WhatsApp kepada wartawan.

Sementara, Kepala Satpol PP Kota Medan , Muhammad Yunus yang beberapa kali dikonfirmasi tetkait keberadaan bangunan di Psr II Jln Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya eks gedung Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Herman (YPPH) diduga tidak mengantongi Izin PBG terkesan bungkam.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Semarak Peringatan Hari Kartini ke-147 di Medan, Perempuan Dari Berbagai Latar Tampil Menginsipirasi

Rico Waas Hadiri Paripurna DPRD, Umumkan Pergantian Wakil Ketua dari PKS

Wali Kota Medan Luncurkan Qresto, Inovasi "Split Bill" Pajak Daerah Pertama di Indonesia

Reses Prananda Surya Paloh, Rico Waas Tekankan Komitmen Menghadirkan Pemerintah Yang Responsif dan Pro-Rakyat

Di Women Leader Festival 2026, Airin Rico Waas : Perempuan Adalah Penggerak Perubahan, Bukan Sekadar Pengikut Keadaan

Dari Kentongan ke Edukasi Warga, Pesan Tegas Zakiyuddin Harahap di Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026