Lurah Tegal Sari Mandala I Bantah Terima Setoran Usaha Las, Tegaskan Tuduhan Tidak Berdasar

Baca Juga:

• Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu
• Bupati Deli Serdang Jangan Bungkam Melihat Kades Helvetia Diduga Menjual SKT Hingga Jutaan Rupiah
• Diduga Untuk Kepentingan Pribadi, Oknum ASN Pemko Tebing Tinggi Intervensi Kepala SPPG Padang Hulu

MEDAN — Lurah Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Andi, dengan tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya menerima setoran dari aktivitas usaha las milik H. Massaeran yang beroperasi di kawasan Jalan Tanggul Bongkar I, tepatnya di areal lahan PJKA.
Andi menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar dan mencemarkan nama baiknya selaku aparatur pemerintah.
"Itu tidak benar dan merupakan fitnah. Saya tidak pernah menerima setoran apa pun dari usaha las tersebut," tegas Andi kepada wartawan.
Ia juga menegaskan bahwa pihak kelurahan tidak pernah mengeluarkan izin usaha untuk aktivitas pengelasan di atas lahan PJKA tersebut. Menurutnya, kewenangan pemberian izin usaha bukan berada di tingkat kelurahan.
"Kami tidak pernah memberikan izin usaha di lokasi lahan PJKA itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya memberi izin atau menerima setoran, itu sama sekali tidak benar," ujarnya.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa secara administratif, usaha las milik H. Massaeran disebut-sebut telah memiliki izin usaha tersendiri, namun hal tersebut bukan diterbitkan oleh pihak kelurahan.
"Soal izin usaha las itu ada atau tidak, silakan dicek ke instansi yang berwenang. Yang jelas, bukan dari kelurahan," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, polemik usaha las ini mencuat setelah adanya keberatan dari Willy, warga setempat yang mengaku terganggu dengan aktivitas pengelasan. Persoalan tersebut telah dimediasi dengan melibatkan Lurah Tegal Sari Mandala I, Kasi Trantib Kecamatan Medan Denai, Babinsa, Kepala Lingkungan, pemilik usaha, serta pihak pengadu.
Dalam mediasi tersebut disepakati bahwa pemilik usaha akan membatasi jam operasional pengelasan hingga paling lama pukul 19.00 WIB.
Pihak kelurahan menegaskan komitmennya untuk bersikap netral, menjaga ketertiban lingkungan, serta menindaklanjuti setiap laporan warga sesuai aturan yang berlaku. Tuduhan sepihak tanpa dasar diminta untuk dihentikan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan fitnah di tengah masyarakat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu

Bupati Deli Serdang Jangan Bungkam Melihat Kades Helvetia Diduga Menjual SKT Hingga Jutaan Rupiah

Diduga Untuk Kepentingan Pribadi, Oknum ASN Pemko Tebing Tinggi Intervensi Kepala SPPG Padang Hulu

Diduga Tanpa Surat Tugas, Oknum Polisi Lakukan Penangkapan dan Kekerasan terhadap Advokat di Parkiran Polrestabes Medan

Oknum ASN Kecamatan Namo Rambe Diduga Aniaya Kades Jaba Dilapor ke Polsek Namorambe

Lewat Mediasi Kekeluargaan, Bhabinkamtibmas Tanjung Beringin Redam Sengketa Ternak Bebek