KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Medan — Polemik revitalisasi Lapangan Merdeka Medan semakin melebar setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan masuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp497 miliar tersebut. Selain soal potensi penyimpangan anggaran, sorotan publik kini tertuju pada pejabat kunci yang dinilai harus bertanggung jawab atas lambatnya penyelesaian pembangunan.

Baca Juga:

• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026
• Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan Ungkap Kasus Sabu dan Vape Liquid, 3 Orang Tersangka Diamankan
• Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, secara tegas menyebut Alexander Sinulingga, pejabat yang memiliki otoritas dalam proyek revitalisasi itu, sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Proyek Mangkrak, Anggaran Raksasa, Pejabat Diam

Menurut Azmi, belum siapnya revitalisasi Lapangan Merdeka tidak boleh dibiarkan hanya menjadi persoalan teknis kontraktor.

> "Ini proyek hampir setengah triliun. Tidak mungkin mangkrak tanpa ada salah urus dari pejabat yang bertanggung jawab. Dan dalam hal ini, Alexander Sinulingga harus tampil dan menjelaskan ke publik. Jangan sembunyi," tegasnya.

Ia menilai keterlambatan proyek bukan hanya masalah manajemen pelaksana, tetapi menunjukkan adanya dugaan kuat kesalahan pengawasan, kelalaian pejabat, bahkan kemungkinan permainan dalam penganggaran dan pelaksanaan.

Azmi: 'Kejari Jangan Sungkan, PeriksaAlexander!'

Azmi mendesak Kejari Medan agar tidak ragu memeriksa semua pihak yang punya kewenangan dalam proyek tersebut, termasuk Alexander Sinulingga.

> "Kejari jangan pilih kasih. Kalau Alexander punya peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi Lapangan Merdeka, maka ia wajib diperiksa. Jangan hanya kontraktornya yang ditekan," ujar Azmi.

Ia menambahkan, mangkraknya proyek bernilai fantastis itu sudah menjadi preseden buruk bagi pengelolaan anggaran di Kota Medan.

Terlalu Banyak Kejanggalan untuk Dianggap Kebetulan

KAMAK menyoroti sejumlah kejanggalan yang tidak dapat dianggap persoalan biasa:

Proyek belum rampung meski anggaran mencapai Rp497 miliar.

Proses pembangunan dinilai tidak transparan.

Struktur manajemen proyek tidak jelas.

Pengawasan pemerintah diduga lemah atau sengaja dibiarkan.

Pelaksanaan teknis tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

> "Kalau pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung tidak bisa memastikan proyek selesai tepat waktu, maka publik pantas menduga ada yang tidak beres. Dan itu harus dibongkar tuntas," tegas Azmi.

KAMAK: Publik Berhak Mendapat Penjelasan

Azmi menegaskan bahwa revitalisasi Lapangan Merdeka adalah proyek ikon kota yang menyedot perhatian masyarakat luas. Karena itu, setiap persoalan dalam proyek ini harus dijelaskan secara terang benderang.

> "Alexander Sinulingga harus bertanggung jawab, baik secara administratif maupun hukum bila ditemukan unsur kelalaian atau korupsi. Uang rakyat terlalu besar untuk dibiarkan mangkrak begitu saja," ujarnya.

Kasus Ini Bisa Jadi Gerbang Mengungkap Permainan Besar

KAMAK menyatakan siap mengawal penyelidikan Kejari Medan hingga seluruh pihak yang terlibat diusut secara proporsional.

> "Ini bukan proyek kecil. Rp497 miliar bukan angka main-main. Jika Kejari serius, para aktor besar pasti terseret," tutup Azmi.

Dengan masuknya penyelidikan dan menguatnya tekanan publik, satu hal kini menjadi perhatian utama: apakah Kejari Medan berani menuntaskan kasus ini hingga ke pejabat yang paling bertanggung jawab?.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan Ungkap Kasus Sabu dan Vape Liquid, 3 Orang Tersangka Diamankan

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Polda Sumut Ungkap 923 Kasus, 1.118 Tersangka, Sita 179,95 Kg Sabu, 155 Kg Ganja, 59.168 Butir Ekstasi,

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II