LIPPSU Kritik Keras Alih Fungsi Hutan Batang Toru, Sebut Ada Kolonialisme Modern

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Polres Padangsidimpuan Turun ke Batang Toru: Kades Batu Horing Ceritakan Detik-Detik Bencana dan Sampaikan Terima Kasih
• Papan Larangan Dipasang! Kemenhut Telusuri Dugaan Aktivitas Ilegal di Hulu DAS Batang Toru dan Sibuluan yang Perparah Bencana
• Operasional PTAR dan 2 Perusahaan lainnya di Hulu DAS Batang Toru Resmi Dihentikan: Pemerintah Tegaskan Audit Lingkungan Wajib Dilakukan

Dugaan alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kini jadi sorotan serius. Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyampaikan kritik keras terhadap kerusakan ekologis yang terus meluas dan dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menyampaikan bahwa praktik eksploitasi hutan yang terjadi saat ini bukan sekadar pelanggaran lingkungan biasa, melainkan bentuk "penjajahan jilid II" yang memukul kehidupan masyarakat adat Batang Toru.

Isu ini mencuat setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara merilis temuan mencengangkan: sekitar 10.795,31 hektare kawasan hutan diduga telah dialihfungsikan oleh berbagai perusahaan besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan sawit, industri kehutanan hingga energi.

Azhari menegaskan bahwa temuan tersebut bukan kejadian tunggal, melainkan hasil dari rangkaian panjang eksploitasi yang selama ini berjalan sunyi dari pengawasan publik.

Data WALHI menyebutkan, jika tiap hektare hutan memiliki sekitar 500 pohon, maka hilangnya hampir 11 ribu hektare tutupan hutan setara dengan musnahnya lebih dari 5,4 juta pohon.

"Lebih dari lima juta penyangga air lenyap. Itu bukan sekadar angka. Itu ancaman nyata bagi masyarakat yang hidup dari hutan itu," ujar Azhari.

Dampaknya kini mulai terlihat: tanah kehilangan daya ikat, resapan air menurun drastis, serta meningkatnya risiko banjir bandang, longsor, dan perubahan iklim mikro di kawasan Batang Toru.

LIPPSU menegaskan bahwa kerusakan Batang Toru bukan disebabkan oleh satu aktor tunggal. Banyak perusahaan dengan izin berbeda dan kekuatan modal besar ikut beroperasi di kawasan itu.

"Kerusakan seluas ini mustahil terjadi tanpa adanya kompromi kebijakan dalam sistem perizinan. Ini bukan cuma kejahatan lingkungan, tapi kejahatan yang dilembagakan," tegas Azhari.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian kasus ini tidak bisa dilakukan dengan menyalahkan satu pihak, karena rantai perizinan yang terlibat sangat sistematis dan saling terhubung.

Selain sebagai kawasan hutan adat, Batang Toru juga memiliki peran besar sebagai habitat spesies endemik dunia, termasuk Orangutan Tapanuli yang sangat langka.

Namun, Azhari menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada satwa, melainkan pada ribuan masyarakat adat yang kian tersingkir.

"Batang Toru bukan tanah kosong. Ini adalah sistem kehidupan yang menyatukan manusia, satwa, dan alam. Ketika satu lanskap ekologi dirusak, dampaknya akan berlipat ke semua makhluk hidup," katanya.

Melihat kerusakan yang terus meluas, LIPPSU mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan audit total terhadap semua perizinan di Batang Toru mulai dari tambang, kebun sawit, logging, hingga proyek energi.

"Hentikan dulu semua izin baru. Petakan kerusakan yang ada dan lakukan restorasi nyata, bukan sekadar retorika," tegas Azhari.

LIPPSU juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, serta membuka seluruh data perizinan kepada publik agar masyarakat mengetahui siapa yang diuntungkan dari kondisi ini.

Azhari menilai bahwa konflik Batang Toru kini menjadi simbol pertarungan antara kekuatan modal dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Negara diminta untuk menentukan keberpihakan secara tegas.

"Kerusakan lingkungan bukan bencana alam. Itu bencana akibat keserakahan manusia. Negara tidak boleh jadi penonton," tutupnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Padangsidimpuan Turun ke Batang Toru: Kades Batu Horing Ceritakan Detik-Detik Bencana dan Sampaikan Terima Kasih

Papan Larangan Dipasang! Kemenhut Telusuri Dugaan Aktivitas Ilegal di Hulu DAS Batang Toru dan Sibuluan yang Perparah Bencana

Operasional PTAR dan 2 Perusahaan lainnya di Hulu DAS Batang Toru Resmi Dihentikan: Pemerintah Tegaskan Audit Lingkungan Wajib Dilakukan

LIPPSU Soroti APBD Sumut 2026: Rp11,67 Triliyun Tidak Berpihak ke Rakyat, Jangan Jadi Bancaan Korupsi Politik

Jalan Lintas Jalur Dua Batang Kuis Terancam Banjir Lagi, Warga Desa Sena Dan Tanjung Sari Desak Segera lakukan Pengorekan Drainase

Pangdam I/BB Tinjau Lokasi Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Batang Toru