Masih Suasana Duka Bencana, DPRD Padangsidimpuan Malah Ribut Soal Amplop di Ruang Paripurna

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna
• HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Ketika masyarakat Kota Padangsidimpuan masih berjibaku dengan banjir bandang dan longsor yang melumpuhkan sejumlah wilayah, suasana Gedung DPRD justru memanas oleh insiden yang memicu kekecewaan mendalam dari publik.

Di saat warga berjuang menyelamatkan harta benda dan mencari tempat aman, wakil rakyat mempertontonkan drama yang tak elok di ruang sidang terhormat.

Rapat Paripurna Pembahasan Rencana APBD (R-APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (5/12) mendadak berubah tegang.

Kejadian tak terduga muncul ketika anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Fajar Dalimunthe, tiba-tiba berdiri dari kursinya dan melangkah ke arah kursi Plt Sekda Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution.

Tanpa banyak basa-basi, Fajar melempar sebuah amplop berwarna kuning yang diduga berisi uang ke hadapan Plt Sekda. Momen itu sontak membuat seluruh hadirin terdiam, bahkan sebagian tamu undangan sempat terpaku menyaksikan peristiwa tersebut.

Dengan suara lantang, Fajar menyatakan penolakannya, "Saya tidak mau terima uang ini. Inipun saya kembalikan langsung kepada Plt Sekda Kota Padangsidimpuan," ucapnya tegas di tengah ruang paripurna.

Insiden ini terjadi ketika rapat memasuki agenda penyampaian pembahasan R-APBD. Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution yang memimpin sidang bersama dua wakil ketua tampak terhenti sejenak akibat suasana yang berubah drastis.

Wali Kota Letnan Dalimunthe, Wakil Wali Kota H. Harry Pahlevi Harahap, unsur Forkopimda, TAPD, hingga pimpinan OPD yang hadir dalam rapat tersebut terlihat terkejut dengan tindakan spontan anggota dewan tersebut.

Pemerhati Kebijakan Publik Tabagsel, Bang Regar, turut angkat suara terkait insiden yang terjadi di ruang paripurna tersebut. Ia menilai aksi yang dipertontonkan para wakil rakyat sangat tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang dilanda bencana.

"Ini bukan hanya persoalan etika, tetapi persoalan moral wakil rakyat di tengah masyarakat sedang mengalami penderitaan akibat banjir bandang dan longsor. Seharusnya fokus mereka tertuju pada penanganan darurat, bukan mempertontonkan adegan yang membuat hati publik semakin sakit," tegas Bang Regar dalam keterangannya.

Ia juga menyebutkan bahwa peristiwa ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

"Aksi seperti ini menegaskan bahwa ada yang salah dalam cara sebagian oknum wakil rakyat memahami tanggung jawabnya. Mereka dipilih untuk bekerja bagi rakyat, bukan menambah luka di saat masyarakat sedang berduka. Transparansi dan integritas harus menjadi pegangan, bukan hanya sekadar jargon," lanjutnya.

Di tengah kondisi kota yang sedang dirundung duka akibat bencana alam, peristiwa ini menambah panjang daftar kekecewaan masyarakat. Banyak warga menilai sikap tersebut menunjukkan ketidaksensitifan para wakil rakyat dalam mengutamakan kepentingan publik pada saat yang paling genting.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah kota maupun pimpinan DPRD terkait dugaan gratifikasi yang disampaikan dalam rapat tersebut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum

Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah

DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik