Disdukcapil Medan Buka Layanan Pembaruan Dokumen Adminduk Korban Banjir, KNPI Kota Medan Ingatkan Agar Tak Ada Pungli

MEDAN — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan membuka layanan pembaruan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga yang terdampak banjir. Kebijakan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat bencana.

Baca Juga:

• Disdukcapil Kota Solok Turut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Korpri Peduli Bencana
• Disdukcapil Padang Lawas Kembali Optimal Layani Masyarakat Setelah Kendala TTE Teratasi
• Marak Dugaan Pungli di Disdukcapil Deli Serdang, IKA PMII Nilai Bupati Lindungi Misran Sihaloho

Adapun dokumen yang dapat diperbarui meliputi:

1. KTP-el

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Akta Kelahiran

4. Akta Perkawinan

5. Kartu Identitas Anak (KIA)

Persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Surat keterangan dokumen terdampak banjir dari Lurah.

2. Bila masih ada sisa dokumen yang rusak atau kotor, dapat dilampirkan.

3. Kelurahan diminta mendata warga yang akan mengganti dokumen dan membuat rekap pengantar disertai persyaratan poin 1 dan 2.

Pemerintah juga mengimbau warga yang dokumennya rusak agar segera mengurusnya di kantor kelurahan masing-masing.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Medan Riza Usty Siregar, SH mengapresiasi langkah Disdukcapil yang dinilai membantu masyarakat terdampak. Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan, terutama terkait potensi pungutan liar (pungli) dalam penerbitan surat keterangan dari kelurahan.

"Kita ketahui bersama, syarat surat keterangan dari kelurahan sangat rawan menjadi lahan pungli. Jangan sampai kebijakan baik ini justru mencoreng nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Ketua DPD KNPI Kota Medan kepada awak media ini, Rabu (3/12).

Ia meminta pihak kelurahan dan seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan proses berjalan transparan dan tidak memberatkan masyarakat yang sedang mengalami musibah.

"Jangan menambah kepanikan baru. Dalam pengurusan administrasi saja warga sering menghadapi banyak lika-liku. Maka pelayanan harus benar-benar dibuka secara mudah, cepat, dan tanpa biaya tambahan," tambahnya.

KNPI Kota Medan juga mengingatkan masyarakat untuk mengurus dokumen dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah banyaknya penduduk luar Kota Medan yang masih menggunakan dokumen kependudukan Kota Medan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam pendataan.

Dengan adanya layanan khusus ini, masyarakat diharapkan dapat segera mendapatkan kembali dokumen adminduk yang sangat penting untuk keperluan administrasi, bantuan sosial, hingga layanan pemerintahan lainnya. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Disdukcapil Kota Solok Turut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Korpri Peduli Bencana

Disdukcapil Padang Lawas Kembali Optimal Layani Masyarakat Setelah Kendala TTE Teratasi

Marak Dugaan Pungli di Disdukcapil Deli Serdang, IKA PMII Nilai Bupati Lindungi Misran Sihaloho

Diduga Marak Pungli di Disdukcapil Deli Serdang, Bupati Asri Tambunan Diminta Evaluasi Misran Sihaloho

Pelayanan Disdukcapil Medan Tidak Manusiawi

Robi Barus Harap Disdukcapil Terus Melakukan Layanan Adminduk Keliling Tiap Minggu