Tokoh Masyarakat Ingatkan Peran Pejabat sebagai Pelayan Publik, dan Soroti Polemik yang Melibatkan Dokter Tifa

Medan— Tokoh masyarakat Syahrir Nasution mengingatkan pentingnya memahami peran pejabat publik sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, tindakan pejabat dalam menjalankan tugas seharusnya dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, bukan sebagai sesuatu yang perlu dilebihkan dengan istilah seperti "heroik".

Baca Juga:

• Cahaya Listrik PLN Membawa Bahagia Dan Akhiri Penantian Panjang Warga Dusun Untemungkur
• Inalum Turunkan Masyarakat Jadi Garda Depan Pencegahan Karhutla
• Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

Syahrir menilai penggunaan istilah tersebut sering kali tidak tepat, karena pada dasarnya pejabat — mulai dari bupati, wali kota, gubernur hingga presiden — bekerja menggunakan amanah dan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

"Pejabat itu pelayan rakyat. Apa yang mereka lakukan adalah bagian dari tanggung jawab yang memang sudah diemban," kata Syahrir.

Soroti Polemik antara Dokter Tifa dan Faizal Assegaf

Syahrir juga menyinggung polemik yang tengah ramai diperbincangkan antara akademisi Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan aktivis Faizal Assegaf.

Dokter Tifa sebelumnya membantah tudingan Faizal Assegaf yang menyebut dirinya menerima sejumlah uang terkait kajian ilmiah mengenai mantan Presiden Joko Widodo. Tudingan itu bahkan disertai permintaan agar rekening beberapa nama diperiksa.

Dalam pernyataannya melalui akun X @Dokter_Tifa, Dokter Tifa menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip akademik yang selama ini ia junjung.

"Tidak ada satu rupiah pun dana dari pihak mana pun yang saya terima. Semua kajian saya berbasis ilmu pengetahuan dan tanggung jawab moral," tulisnya.

Ia menyebut seluruh penelitiannya berangkat dari disiplin ilmu yang ditekuninya, seperti Epidemiologi, Ilmu Perilaku, dan Neurosains, yang kemudian membentuk kajian Neuropolitika.

Menegaskan Pentingnya Integritas Akademisi

Menurut Syahrir, seorang akademisi — terlebih dosen, guru besar, dan rektor — memiliki tanggung jawab moral besar dalam menjaga integritas, etika, serta objektivitas dalam setiap pandangan yang disampaikan.

"Peran akademisi itu sangat penting. Mereka menjadi panutan dan penghasil generasi yang berpendidikan. Integritas dan komitmen pada kebenaran harus tetap dijaga," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa komunitas kampus merupakan ruang yang secara alami terbiasa mengkritisi berbagai fenomena sosial dan dinamika masyarakat.

"Adalah hal wajar jika kalangan kampus bersuara kritis. Mereka ikut menyaksikan fenomena sosial yang terjadi dan tentu berkepentingan menjaga nilai-nilai yang diatur dalam konstitusi serta undang-undang," ujarnya.

Pernyataan Syahrir ini menjadi pengingat bahwa baik pejabat publik maupun akademisi memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kualitas kehidupan demokrasi.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Cahaya Listrik PLN Membawa Bahagia Dan Akhiri Penantian Panjang Warga Dusun Untemungkur

Inalum Turunkan Masyarakat Jadi Garda Depan Pencegahan Karhutla

Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

Antonius Tumanggor Dorong Masyarakat Batak Tidak Abaikan Urus Akta Nikah, KK dan KTP

Tolak Jimmy Panjaitan, Masyarakat Ajibata Minta Dirut BPODT Diganti

Sinergi Pemerintah dan Dunia Pendidikan: Talk Show DUDI Asahan Bekali Masyarakat Hadapi Persaingan Global