DIBUTUHKAN: KREDIBILITAS EKONOMI RUPIAH, BUKAN SEKADAR MENGHILANGKAN TIGA ANGKA NOL

Medan — Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat dan memantik diskusi di berbagai kalangan. Meski istilah ini akrab di telinga para ekonom, namun masih terasa asing bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi moneter. Karena itu, penting untuk meluruskan pemahaman publik mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan redenominasi dan risiko yang mungkin menyertainya.

Baca Juga:

• KPPU Kanwil I Catat 21 Laporan Masuk Sepanjang 2026, Pengadaan Pemerintah Masih Jadi Perhatian
• SELAMAT BERKARYA DAN SUKSES, SUAHASIL MENGEMBALIKAN KEKUATAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH TEKANAN RAKYT
• Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat, PLN UID Sumut Resmikan Program Budidaya Jamur Tiram Berbasis Listrik

Menurut pengamat ekonomi Syahrir Nasution, redenominasi sering disalahartikan sebagai pemotongan nilai uang. Padahal keduanya berbeda jauh. Redenominasi adalah perubahan penyederhanaan nilai rupiah dengan menghilangkan beberapa angka nol tanpa mengubah daya beli, sementara sanering berarti pemotongan nilai uang yang berdampak langsung pada turunnya daya beli masyarakat.

Namun demikian, Syahrir menegaskan bahwa kebijakan redenominasi bukan tanpa risiko. Jika diterapkan tanpa alasan kuat dan tanpa kesiapan ekonomi nasional, langkah ini bisa menimbulkan efek samping serius berupa inflasi tak disengaja (unintended inflation). Efek psikologis pasar dapat memicu pelaku usaha melakukan penyesuaian harga yang justru mengerek kenaikan harga barang dan jasa secara tiba-tiba.

"Secara psikologis, pelaku pasar bisa saja menaikkan harga dengan dalih penyesuaian, meski seharusnya redenominasi tidak mengubah nilai riil. Jika tidak diantisipasi, masyarakatlah yang akan menjadi korban," ujar Syahrir.

Karena itu, ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan redenominasi bukan pada teknis penghapusan angka nol, melainkan pada kredibilitas ekonomi nasional. Tanpa reformasi struktural ekonomi yang kuat, redenominasi hanya akan menjadi kosmetik kebijakan—cantik di tampilan, tetapi rapuh di dalam. Pelaku pasar dapat memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga, dan inflasi yang tidak diinginkan bisa menjadi akibatnya.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar mengurangi digit rupiah, tetapi memperkuat fondasi ekonomi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak. Kredibilitas ekonomi harus dibangun terlebih dahulu," tegasnya.

Dengan kata lain, sebelum pemerintah melangkah pada kebijakan redenominasi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memastikan stabilitas, kepercayaan publik, dan reformasi struktural berjalan nyata. Tanpa itu, masyarakat berpotensi kembali menerima dampak terburuk dari kebijakan yang seharusnya mempermudah, bukan memperumit.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KPPU Kanwil I Catat 21 Laporan Masuk Sepanjang 2026, Pengadaan Pemerintah Masih Jadi Perhatian

SELAMAT BERKARYA DAN SUKSES, SUAHASIL MENGEMBALIKAN KEKUATAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH TEKANAN RAKYT

Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat, PLN UID Sumut Resmikan Program Budidaya Jamur Tiram Berbasis Listrik

Dari Lapangan Kerja hingga Penguatan Usaha, Kebun Bah Jambi Perkuat Ekonomi Warga Simalungun

Tinjau Tiga Lokasi Strategis, Bupati Asahan : Infrastruktur Adalah Kunci Penggerak Ekonomi Warga

Dari Gerakan Ekonomi Syariah Menuju Kekuatan Ekonomi Nasional