DIBUTUHKAN: KREDIBILITAS EKONOMI RUPIAH, BUKAN SEKADAR MENGHILANGKAN TIGA ANGKA NOL

Medan — Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat dan memantik diskusi di berbagai kalangan. Meski istilah ini akrab di telinga para ekonom, namun masih terasa asing bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi moneter. Karena itu, penting untuk meluruskan pemahaman publik mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan redenominasi dan risiko yang mungkin menyertainya.

Baca Juga:

• Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
• PLN UIP SBU Dorong Ekonomi Sirkular Melalui Pengembangan Bank Sampah di Desa Perlis
• Bupati Pakpak Bharat Mendukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026

Menurut pengamat ekonomi Syahrir Nasution, redenominasi sering disalahartikan sebagai pemotongan nilai uang. Padahal keduanya berbeda jauh. Redenominasi adalah perubahan penyederhanaan nilai rupiah dengan menghilangkan beberapa angka nol tanpa mengubah daya beli, sementara sanering berarti pemotongan nilai uang yang berdampak langsung pada turunnya daya beli masyarakat.

Namun demikian, Syahrir menegaskan bahwa kebijakan redenominasi bukan tanpa risiko. Jika diterapkan tanpa alasan kuat dan tanpa kesiapan ekonomi nasional, langkah ini bisa menimbulkan efek samping serius berupa inflasi tak disengaja (unintended inflation). Efek psikologis pasar dapat memicu pelaku usaha melakukan penyesuaian harga yang justru mengerek kenaikan harga barang dan jasa secara tiba-tiba.

"Secara psikologis, pelaku pasar bisa saja menaikkan harga dengan dalih penyesuaian, meski seharusnya redenominasi tidak mengubah nilai riil. Jika tidak diantisipasi, masyarakatlah yang akan menjadi korban," ujar Syahrir.

Karena itu, ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan redenominasi bukan pada teknis penghapusan angka nol, melainkan pada kredibilitas ekonomi nasional. Tanpa reformasi struktural ekonomi yang kuat, redenominasi hanya akan menjadi kosmetik kebijakan—cantik di tampilan, tetapi rapuh di dalam. Pelaku pasar dapat memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga, dan inflasi yang tidak diinginkan bisa menjadi akibatnya.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar mengurangi digit rupiah, tetapi memperkuat fondasi ekonomi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak. Kredibilitas ekonomi harus dibangun terlebih dahulu," tegasnya.

Dengan kata lain, sebelum pemerintah melangkah pada kebijakan redenominasi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memastikan stabilitas, kepercayaan publik, dan reformasi struktural berjalan nyata. Tanpa itu, masyarakat berpotensi kembali menerima dampak terburuk dari kebijakan yang seharusnya mempermudah, bukan memperumit.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

PLN UIP SBU Dorong Ekonomi Sirkular Melalui Pengembangan Bank Sampah di Desa Perlis

Bupati Pakpak Bharat Mendukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Asahan,

Arsitektur Baru Ekonomi Syariah: Industri Keuangan, Teknologi, dan Daya Saing

Apresiasi Masukan BI dan Ekonom, Bobby Nasution Dorong Terobosan Ekonomi Sumut Berbasis Potensi Lokal