Kornas KAMAK Azmi Hadly: KPK Wajib Geledah Kantor dan Rumah Pribadi Gubernur Sumut — Jangan Takut, Bangun Sumut Sudah Jadi Ladang Korupsi!

Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, kembali menggebrak ruang publik dengan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azmi meminta KPK tidak hanya memeriksa pejabat bawahan, tetapi langsung menggeledah Kantor Gubernur Sumut, rumah dinas, hingga rumah pribadi Gubernur terkait dugaan pergeseran anggaran yang dinilai menjadi biang kerok korupsi masif di Sumut.

Baca Juga:

• Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
• Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur
• Harmonizing Stakeholders, PLN Kantor Pusat Berikan Apresiasi Kepada Unit PLN Dengan Kinerja Terbaik Semester I 2026

Azmi menegaskan, pergeseran anggaran yang selama ini menjadi dasar berbagai proyek bermasalah — termasuk proyek jalan senilai Rp2,318 triliun yang kini tengah disorot — bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan instruksi langsung dari pucuk pimpinan Pemprov Sumut.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Pergeseran anggaran itu ditandatangani melalui Peraturan Gubernur. Itu perintah langsung kepada Topan Ginting dkk, dan mutlak menjadi tanggung jawab Gubernur. Kalau KPK mau bersih-bersih, mulai dari sumbernya!" tegas Azmi.

KAMAK menilai KPK selama ini terkesan takut menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi di Sumut. Padahal berbagai OTT, kasus pergeseran anggaran, hingga dugaan korupsi berjemaah yang menyeret banyak pejabat, justru bermula dari kebijakan yang dikeluarkan gubernur sendiri.

"Kok bisa proyek Rp2,3 triliun mandek dan bermasalah? Kok bisa anggaran digeser-geser sesuka hati? Sudah jelas ada kendali dari atas. Tapi KPK masih sibuk menunggu siapa? Ini sudah bukan soal keberanian, tapi integritas lembaga!" ujar Azmi lagi.

Azmi bahkan menyebut, jika KPK terus menutup mata dan hanya berani pada pejabat level menengah, maka publik berhak mempertanyakan apakah ada perlindungan politik yang membuat Gubernur Sumut seperti "tak tersentuh".

Menurutnya, tanpa pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ruang kerja hingga rumah pribadi Gubernur, penyidikan KPK hanya akan menjadi sandiwara penegakan hukum.

"Kami minta KPK jangan jadi lembaga yang ompong. Kalau memang serius, geledah kantor Gubsu, rumah dinas, rumah pribadi. Di sana sumber semua operasi anggaran itu. Jangan tunggu rakyat turun ke jalan," tutup Azmi dengan nada keras.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur

Harmonizing Stakeholders, PLN Kantor Pusat Berikan Apresiasi Kepada Unit PLN Dengan Kinerja Terbaik Semester I 2026

Kantor Dishub Tinggal Kenangan : Aset Rp7,6 Miliar Beralih Tanpa Ganti Rugi, Publik Pertanyakan Proses Hibah

Gubsu Bobby Bahas Persiapan IMT-GT ke-32 Bersama Menko Perekonomian

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa