Pemkab Madina Dorong CMS dan KKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah Ditargetkan Makin Transparan
Pemkab Madina Dorong CMS dan KKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah Ditargetkan Makin Transparan
News
Baca Juga:
Salah satunya, Kepala Dinas Perhubungan Medan, Erwin Saleh, yang disebut-sebut berperan penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut namun hingga kini belum juga ditahan dengan alasan sakit.
Kondisi ini menuai kritik keras dari Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, yang menilai penegakan hukum tampak berat sebelah dan cenderung menjadikan Beni sebagai "tumbal".
"Kami menilai Kadis Koperasi hanyalah tumbal. Di balik kasus ini, ada oknum pejabat tinggi yang justru menikmati aliran dana penyelenggaraan MFF. Kami mendesak Kejari Medan agar berani dan transparan membongkar keterlibatan pihak lain di lingkungan Pemko Medan," tegas Azmi, Kamis (13/11/2025).
Azmi menilai, penahanan Beni Iskandar belum menyentuh akar masalah. Ia menduga, terdapat peran kuat dari pejabat di level atas yang mengarahkan dan mengendalikan penggunaan anggaran MFF — mulai dari perencanaan, penunjukan EO, hingga pencairan dana.
Dugaan korupsi dalam proyek MFF memang sejak awal mencurigakan. Catatan keuangan menunjukkan lonjakan anggaran yang tidak wajar dalam tiga tahun terakhir.
Tahun 2022, saat kegiatan masih berada di bawah Dinas Pariwisata, nilai anggarannya hanya sekitar Rp844 juta.
Setahun kemudian, setelah dialihkan ke Diskop UKM Perindag, dana naik menjadi Rp1,99 miliar.
Namun pada 2024, anggarannya meroket tajam hingga Rp4,85 miliar — atau meningkat hampir 570 persen dari dua tahun sebelumnya.
Kegiatan yang digelar di Santika Dyandra Convention Hall Medan pada 10–14 Juli 2024 itu digadang-gadang sebagai ajang promosi produk UMKM unggulan. Namun di balik gemerlap panggung fesyen dan promosi "Medan Kota Kreatif", kini tersingkap dugaan praktik mark-up dan penggelembungan biaya besar-besaran.
Sebelumnya, Kepala Kejari Medan Fajar Syah Putra menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendalami sejumlah kasus tipikor, termasuk pelaksanaan even MFF.
"Kita sedang menangani beberapa kasus tipikor, termasuk MFF. Dalam waktu dekat akan ada tersangkanya," ujar Fajar, Senin (10/11/2025).
KAMAK menegaskan, Kejari Medan harus berani menelusuri aliran dana dan keterlibatan semua pihak, tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.
"Kalau Kejari ingin menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik, jangan berhenti di level kepala dinas. Bongkar siapa aktor intelektualnya," tandas Azmi.
Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi Kejari Medan di bawah kepemimpinan Fajar Syah Putra. Publik menanti, apakah kejaksaan akan benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu, atau kembali tersandera oleh kekuasaan dan kepentingan politik di balik proyek glamor bernama Medan Fashion Festival 2024 itu.
Pemkab Madina Dorong CMS dan KKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah Ditargetkan Makin Transparan
News
Medan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., memberikan apresiasi kep
Umum
Rapat Penguatan Disiplin ASN, Sekda Palas Tekankan Kinerja dan Percepatan Anggaran 2026
News
Banjir Ganggu Digital ASN, BKN dan Pemko Padangsidimpuan Siapkan Langkah Pemulihan
News
400 KK Bergantung pada Tambang Emas Siraisan, Polisi Dorong Legalitas dan Ancam Sikat Pembeking
News
4 Partai Panas! Ini Daftar Finalis Kejuaraan Tenis Meja Pelajar PadangsidimpuanTapsel 2026
Sport
Medan sumut24.co Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (P
Hukum
KRITIKLAH KEBIJAKANNYA, BUKAN SEKADAR SALAH UCAPNYA
News
Malam Ini, Hadirilah Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 H di Masjid Istiqomah
News
Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Narkotika, Amankan pengedarnya beserta 82,62 Gram Sabu, Ekstasi dan Ganja
News