DJP Sumut I Kukuhkan 286 Relawan Pajak
sumut24.co MedanKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I secara resmi mengukuhkan 286 Relawan Pajak untuk Ne
Ekbis
Baca Juga:
Salah satunya, Kepala Dinas Perhubungan Medan, Erwin Saleh, yang disebut-sebut berperan penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut namun hingga kini belum juga ditahan dengan alasan sakit.
Kondisi ini menuai kritik keras dari Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, yang menilai penegakan hukum tampak berat sebelah dan cenderung menjadikan Beni sebagai "tumbal".
"Kami menilai Kadis Koperasi hanyalah tumbal. Di balik kasus ini, ada oknum pejabat tinggi yang justru menikmati aliran dana penyelenggaraan MFF. Kami mendesak Kejari Medan agar berani dan transparan membongkar keterlibatan pihak lain di lingkungan Pemko Medan," tegas Azmi, Kamis (13/11/2025).
Azmi menilai, penahanan Beni Iskandar belum menyentuh akar masalah. Ia menduga, terdapat peran kuat dari pejabat di level atas yang mengarahkan dan mengendalikan penggunaan anggaran MFF — mulai dari perencanaan, penunjukan EO, hingga pencairan dana.
Dugaan korupsi dalam proyek MFF memang sejak awal mencurigakan. Catatan keuangan menunjukkan lonjakan anggaran yang tidak wajar dalam tiga tahun terakhir.
Tahun 2022, saat kegiatan masih berada di bawah Dinas Pariwisata, nilai anggarannya hanya sekitar Rp844 juta.
Setahun kemudian, setelah dialihkan ke Diskop UKM Perindag, dana naik menjadi Rp1,99 miliar.
Namun pada 2024, anggarannya meroket tajam hingga Rp4,85 miliar — atau meningkat hampir 570 persen dari dua tahun sebelumnya.
Kegiatan yang digelar di Santika Dyandra Convention Hall Medan pada 10–14 Juli 2024 itu digadang-gadang sebagai ajang promosi produk UMKM unggulan. Namun di balik gemerlap panggung fesyen dan promosi "Medan Kota Kreatif", kini tersingkap dugaan praktik mark-up dan penggelembungan biaya besar-besaran.
Sebelumnya, Kepala Kejari Medan Fajar Syah Putra menyampaikan bahwa pihaknya sedang mendalami sejumlah kasus tipikor, termasuk pelaksanaan even MFF.
"Kita sedang menangani beberapa kasus tipikor, termasuk MFF. Dalam waktu dekat akan ada tersangkanya," ujar Fajar, Senin (10/11/2025).
KAMAK menegaskan, Kejari Medan harus berani menelusuri aliran dana dan keterlibatan semua pihak, tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.
"Kalau Kejari ingin menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik, jangan berhenti di level kepala dinas. Bongkar siapa aktor intelektualnya," tandas Azmi.
Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi Kejari Medan di bawah kepemimpinan Fajar Syah Putra. Publik menanti, apakah kejaksaan akan benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu, atau kembali tersandera oleh kekuasaan dan kepentingan politik di balik proyek glamor bernama Medan Fashion Festival 2024 itu.
sumut24.co MedanKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I secara resmi mengukuhkan 286 Relawan Pajak untuk Ne
Ekbis
sumut24.co MedanWakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan bahwa masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga harus berp
kota
Rp1,2 Miliar KKPD Digasak untuk Judi Online, Camat Medan Maimun Almuqarrom Dicopot
kota
Hadiri Launching SPPG Makan Bergizi Gratis Ala Delphi, Bupati Simalungun Jaga Kualitas Makanan Tetap Higienis
kota
Buka MTQN Ke18 Tingkat Kecamatan Sidamanik Tahun 2026, Bupati Simalungun Berbahagialah Orang Tua Yang Anaknya Hafiz Qur&039an
kota
Bangunan Tanpa PBG Merajalela, PAD Medan Bocor Kadis Perkimcikataru Layak Dicopot
kota
Bawa Sabu dari Riau, Pria 32 Tahun Tak Berkutik Saat Dibekuk Polres Palas
kota
Satresnarkoba Polres Padang Lawas Ungkap Peredaran Sabu di Sosa Jae, Satu Pelaku Diamankan
kota
Tak Berkutik Saat Digeledah Satresnarkoba Polres Padang Lawas, Sabu Ditemukan di Topi Pelaku
kota
Jual Ekstasi DiamDiam, Aksi Pengangguran di Padang Lawas Berakhir di Sel Polisi
kota