Dugaan Jual-Beli Jabatan di Dinas PUPR Sumut Kian Terstruktur, Aktivis Soroti Warisan Praktik Korup di Era Topan Ginting

Baca Juga:

• Jual Narkoba di Kampung Sendiri, Pria Setengah Abad Meringkuk di Jeruji Besi
• Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan
• Akhiri Masa Dinas, IPDA Irianto Tinggalkan Jejak Pengabdian di Polres Padang Lawas

MEDAN | SUMUT24.co
Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara kembali mencuat. Aktivis antikorupsi Muhammad Abdi Siahaan mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung lama dan kini semakin sistematis, bahkan diduga menjadi "tradisi" yang diwariskan dari pejabat sebelumnya.

Menurut Abdi, setoran jabatan di dinas tersebut dipisahkan dari pungutan proyek. "Untuk proyek saja, sudah dipatok antara 10 sampai 20 persen dari nilai pekerjaan. Sementara, untuk jabatan, ada setoran tersendiri," ungkapnya kepada wartawan.

Ia menyebut, sistem jual-beli jabatan itu merupakan warisan dari rezim lama, termasuk jaringan eks Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang pernah tersandung kasus hukum. Setelah penangkapan Topan, muncul nama HRH, pejabat yang disebut-sebut berperan penting dalam pengaturan jabatan di tubuh dinas tersebut.

"HRH ini yang sekarang menjabat sebagai Kabid Perencanaan Dinas PUPR Sumut. Dia diduga menjadi figur sentral dalam menentukan siapa yang layak naik jabatan, dengan menunjuk seseorang berinisial SP sebagai perantara," ujar Abdi menambahkan.

Abdi menilai, praktik semacam ini telah melahirkan budaya birokrasi yang korup dan jauh dari prinsip meritokrasi. "Bayangkan, jabatan strategis bisa dibeli. Maka yang duduk bukan karena kompetensi, tapi karena kemampuan setor. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan," tegasnya.

Ia pun mendesak Gubernur Sumut dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan jual-beli jabatan ini. "Kalau dibiarkan, Dinas PUPR akan menjadi ladang basah bagi para pemburu rente. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik sistem busuk ini," katanya menutup.

Sementara itu Kadis PUPR Sumut Hendra Dermawan Siregar dikonfirmasi dikantornya sedang tidak berada ditempat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jual Narkoba di Kampung Sendiri, Pria Setengah Abad Meringkuk di Jeruji Besi

Diduga Mark-up dan Transaksi Fiktif, Pembelian Video Profil dan Barcode Desa Diusut Inspektorat Asahan

Akhiri Masa Dinas, IPDA Irianto Tinggalkan Jejak Pengabdian di Polres Padang Lawas

Inalum Bantu Korban Puting Beliung

Jual Beli dan Fasilitas Khusus Mengguncang Lapas Kelas IIB Tanjung Balai, Oknum Petugas Diduga Terlibat

PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan