Dugaan Jual-Beli Jabatan di Dinas PUPR Sumut Kian Terstruktur, Aktivis Soroti Warisan Praktik Korup di Era Topan Ginting

Baca Juga:

• Walikota menerima audiensi Panitia Bakti Sosial Alumni SMA RK Budi Mulia Dalam Rangka Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Indonesia
• Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan
• Firma Hukum Hendra Gunawan Laporkan Dugaan Penjualan Ilegal Aset Desa Silo Bonto ke Polres Asahan

MEDAN | SUMUT24.co
Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara kembali mencuat. Aktivis antikorupsi Muhammad Abdi Siahaan mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung lama dan kini semakin sistematis, bahkan diduga menjadi "tradisi" yang diwariskan dari pejabat sebelumnya.

Menurut Abdi, setoran jabatan di dinas tersebut dipisahkan dari pungutan proyek. "Untuk proyek saja, sudah dipatok antara 10 sampai 20 persen dari nilai pekerjaan. Sementara, untuk jabatan, ada setoran tersendiri," ungkapnya kepada wartawan.

Ia menyebut, sistem jual-beli jabatan itu merupakan warisan dari rezim lama, termasuk jaringan eks Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang pernah tersandung kasus hukum. Setelah penangkapan Topan, muncul nama HRH, pejabat yang disebut-sebut berperan penting dalam pengaturan jabatan di tubuh dinas tersebut.

"HRH ini yang sekarang menjabat sebagai Kabid Perencanaan Dinas PUPR Sumut. Dia diduga menjadi figur sentral dalam menentukan siapa yang layak naik jabatan, dengan menunjuk seseorang berinisial SP sebagai perantara," ujar Abdi menambahkan.

Abdi menilai, praktik semacam ini telah melahirkan budaya birokrasi yang korup dan jauh dari prinsip meritokrasi. "Bayangkan, jabatan strategis bisa dibeli. Maka yang duduk bukan karena kompetensi, tapi karena kemampuan setor. Ini berbahaya bagi tata kelola pemerintahan," tegasnya.

Ia pun mendesak Gubernur Sumut dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan jual-beli jabatan ini. "Kalau dibiarkan, Dinas PUPR akan menjadi ladang basah bagi para pemburu rente. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik sistem busuk ini," katanya menutup.

Sementara itu Kadis PUPR Sumut Hendra Dermawan Siregar dikonfirmasi dikantornya sedang tidak berada ditempat.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Walikota menerima audiensi Panitia Bakti Sosial Alumni SMA RK Budi Mulia Dalam Rangka Jubileum 100 Tahun Kongregasi Bruder Indonesia

Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan

Firma Hukum Hendra Gunawan Laporkan Dugaan Penjualan Ilegal Aset Desa Silo Bonto ke Polres Asahan

Bayang-Bayang Dinasti di Madina: Jabatan Strategis Disorot, Kepentingan Publik Dipertanyakan

Kepling Diminta Komunikasi dan Kordinasi dengan Warganya Ajak WRS

Senpi Dinas Dicek Ketat, Polres Padang Lawas Tegaskan Komitmen Profesionalitas Anggota