Pemko Padangsidimpuan dan BPS Tandatangani MoU, Wujudkan Satu Data untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran

Baca Juga:

• PLN dan Pemkot Subulussalam Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan PLTA Kumbih 3
• Semarak HUT RI ke-81, Pemko Tanjungbalai Gelar Lomba Antar OPD
• Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Rico Waas Minta Perangkat Daerah Terapkan ASB Secara Konsisten

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pembangunan Daerah, yang digelar di Ruang Audiensi Kantor Wali Kota, Senin (27/10/2025).

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes, dan Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Aris Saryono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahuddin Harahap, Kepala Bagian Tapem Roy Susanto Siagian, serta Kadis Ketahanan Pangan bersama jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Letnan Dalimunthe menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis menuju terciptanya sistem "Satu Data Padangsidimpuan", yakni sistem data terpadu dan terintegrasi yang menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

"Data adalah dasar dari setiap kebijakan. Melalui sinergi dengan BPS, kami ingin memastikan setiap perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Padangsidimpuan benar-benar berbasis bukti nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Beliau menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, seluruh data sektoral dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota akan dikonsolidasikan dan disajikan secara akurat serta mutakhir.

Hal ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padangsidimpuan, Aris Saryono, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota yang berupaya memperkuat fondasi data statistik.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan program nasional "Satu Data Indonesia" yang menekankan pentingnya keterpaduan data dalam penyusunan kebijakan publik.

"Kami di BPS siap mendukung penuh upaya Pemko Padangsidimpuan. Melalui MoU ini, kami berharap tercipta sistem data yang solid, terintegrasi, dan bisa menjadi sumber rujukan resmi bagi seluruh proses perencanaan pembangunan daerah," tutur Aris.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi ini akan membuka ruang pelatihan dan pendampingan teknis kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), agar kualitas pengelolaan data statistik daerah semakin meningkat dan selaras dengan standar nasional.

Kerja sama strategis antara Pemko Padangsidimpuan dan BPS ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata menuju pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Dengan adanya integrasi data lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, hingga pelayanan publik berbasis data real-time.

"Melalui MoU ini, kita tidak hanya menandatangani kerja sama di atas kertas, tetapi juga menandatangani komitmen untuk membangun Padangsidimpuan yang lebih maju dan berdaya saing," pungkas Letnan Dalimunthe dengan optimistis.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN dan Pemkot Subulussalam Perkuat Sinergi Percepat Pembangunan PLTA Kumbih 3

Semarak HUT RI ke-81, Pemko Tanjungbalai Gelar Lomba Antar OPD

Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Rico Waas Minta Perangkat Daerah Terapkan ASB Secara Konsisten

Wali Kota Medan Raih Penghargaan LPM Award 2026, Komitmen Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Menuju Indonesia Mau

Bukan Cuma Kenyang, Pemko Padangsidimpuan Soroti Asupan Gizi Korban Bencana Lewat Bantuan Telur dan Kacang Hijau

Rico Waas: Suara Perempuan dan Penyandang Disabilitas Harus Masuk Prioritas Anggaran Pembangunan