UI Luruskan Rencana Sekolah Rakyat, Tegaskan Lahan 8 Hektare Bukan di Hutan Kota
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus tidak akan menggunakan lahan di dalam
News
Baca Juga:
- Status PNS Iskandar Muda Diberhentikan, Mengapa Masih Tercatat sebagai Pj Kepala Desa Tabuyung?
- PLN Kawal Penyelesaian PLTA Batang Toru 510 MW, Perkuat Keandalan Listrik Dan Transisi Energi Bersih
- Bupati dan Forkopimda Asahan Turun Langsung Pantau Pilkades Serentak 2026, Pastikan Proses Demokrasi Desa Berjalan Aman, Adil dan Kondusif
Paluta | Sumut24.co
Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan keuangan desa.
Kali ini, aparat menetapkan IJH (44), Kepala Desa Batang Onang Baru, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023.
Kasus ini bermula dari penyelidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/A/11/V/2025/SPKT/POLRES TAPSEL/POLDA SUMUT tertanggal 20 Mei 2025. Setelah penyelidikan mendalam dan audit resmi dari Inspektorat Daerah Paluta, ditemukan adanya kerugian negara mencapai setengah miliar lebih atau Rp 536.388.897.
Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel),AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim AKP Hardiyanto, S.H., menyebutkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum.
"Audit Inspektorat Paluta mengungkap adanya kerugian negara lebih dari setengah miliar rupiah akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa," jelas AKP Hardiyanto, Rabu (22/10/2025).
Kasus ini mencuat setelah masyarakat Batang Onang Baru melaporkan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Polres Tapsel dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Paluta.
Dari audit awal, ditemukan potensi kerugian senilai Rp314.851.558. Namun, Kepala Desa tidak kunjung menindaklanjuti hasil temuan tersebut dalam waktu yang ditentukan selama 60 hari. Akhirnya, kasus dilimpahkan ke Polres Tapanuli Selatan untuk penyidikan lanjutan.
Tim Tipikor di bawah pimpinan Ipda Saad Mardian Harahap, S.H., M.H., kemudian turun langsung ke lapangan untuk memeriksa lokasi, memanggil saksi dari perangkat desa, hingga meminta keterangan dari pihak Dinas PMD, BPKPAD, dan KPPN Padangsidimpuan.
"Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana desa, sehingga kami meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," ungkap AKP Hardiyanto.
Tersangka IJH diangkat sebagai Kepala Desa Batang Onang Baru melalui SK Bupati Paluta Nomor 141/346/K/2019 dengan masa jabatan hingga tahun 2026. Pada tahun 2023, total dana yang dikelola desa mencapai Rp1,16 miliar, yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Silpa tahun sebelumnya.
Namun hasil audit mengungkapkan adanya penarikan dana sebesar Rp991.922.614 tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, Silpa sebesar Rp167.337.760 yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah, justru tidak disetorkan.
Audit Inspektorat Paluta Nomor: 700/390/IT/IP.IV/2025 tanggal 19 Agustus 2025 menyimpulkan bahwa dari total anggaran tersebut, hanya Rp622.871.477 yang benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Sisa dana sebesar Rp536.388.897 diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, penyidik juga menemukan fakta mengejutkan: tersangka bersama istri keduanya membuka usaha kantin di depan Mapolrestabes Medan pada awal 2023. Ketika usaha itu gagal, tersangka menggunakan dana desa tahap I dan II untuk menutup kerugian pribadi.
"Ini bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dipakai menutupi kerugian usaha pribadi," tegas AKP Hardiyanto.
Setelah serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, tersangka akhirnya ditangkap pada Rabu (15/10/2025) dan langsung ditahan di Rutan Polres Tapanuli Selatan pada hari berikutnya.
Atas perbuatannya, IJH dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman hukuman yang menanti adalah penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar. Pihak kepolisian juga menegaskan akan menuntut uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian negara. Bila tidak dibayar, harta benda tersangka akan disita untuk dilelang.
"Polres Tapanuli Selatan berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang menyalahgunakan dana publik," tutup AKP Hardiyanto.
Kasus ini menjadi bukti keseriusan Polres Tapsel dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dana desa merupakan tulang punggung pembangunan masyarakat di tingkat akar rumput, dan penyalahgunaannya jelas merugikan rakyat.zal
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus tidak akan menggunakan lahan di dalam
News
Jakarta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan sekitar 200 saksi di persidangan mantan W
Hukum
Jakarta Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu satwa paling langka di dunia yang keberadaannya menjadi perhatian
Wisata
Jakarta Formasi CPNS Kemenkeu 2026 disiapkan sebanyak 1.915 posisi untuk pelamar umum, termasuk lulusan SMA/SMK, D3, dan S1. Informasi t
Info
Jakarta, Mencari ide untuk menghabiskan waktu berdua tidak selalu harus denganperjalanan jauh. Menikmati suasana berbeda, mencoba aktivi
Info
MEDAN Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming
Politik
Bandung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya penguasaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligenc
News
Jakarta, Pembicaraan mengenai poligami kerap berpusat pada hubungan suami dan istri, tetapi bagaimana dengan anakanak dan keluarga yang
Cinema
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha meny
News
Jakarta Hanya dalam empat hari, kabar mundurnya Wakil Presiden GibranRakabuming Raka menyedot perhatian luas, baik di ruang pemberitaan
Umum