Dana Rp 3,1 Triliun Mengendap di Bank, Ketua Komisi C DPRD Sumut: “Ini Sudah Main Tipu di Pemprov Sumut”

Baca Juga:

• Inalum Hijaukan Danau Toba, Jaga Alam Untuk Masa Depan
• NTT Ajukan Dana Afirmasi, Siregar: Keberimbangan Fiskal Kunci Pembangunan Berkeadilan
• Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota

Medan — Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan ketiga tahun 2025 kembali menjadi sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai banyak pemerintah daerah yang lambat mengeksekusi anggaran, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Dalam keterangannya, Purbaya menyebut dana transfer dari pusat ke daerah sudah tersalurkan dengan cepat, namun banyak daerah justru menimbun anggaran di bank. Dari data Kementerian Keuangan, Pemprov Sumut tercatat memiliki dana mengendap sebesar Rp 3,1 triliun.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang, menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Menkeu adalah data resmi dan kredibel.

> "Saya menanggapinya, ini informasi dari Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat. Jadi, itu informasi terpercaya. Bukan informasi abal-abal," ujar Rony, Selasa (21/10/2025).

Namun, Rony mengungkapkan adanya perbedaan data antara pemerintah pusat dan Pemprov Sumut. Menurut keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, dana yang tersimpan di rekening Pemprov Sumut hanya sekitar Rp 900 miliar, bukan Rp 3,1 triliun.

> "Bagi saya pribadi, saya memegang informasi dari Kemenkeu. Tapi dari rapat Banggar, disebut dana ril di rekening Pemprov hanya Rp 900 miliar," jelas politisi Partai NasDem itu.

Rony menyebut akan mendalami perbedaan data tersebut melalui rapat di Komisi C DPRD Sumut, yang menjadi mitra kerja BPKAD.

> "Nanti ikut rapat di Banggar, biar tanya langsung kawan-kawan di sana. Ini sudah main tipu semua di Pemprov Sumut ini. Nanti saya dalami lagi di Komisi C," tegasnya.

Ia juga menuding adanya indikasi penutupan informasi dan ketidaksinkronan data oleh Pemprov Sumut.

> "Ada yang menutupi informasi, tidak sekadar itu. Ada yang tidak sinkron. Ini menteri yang ngomong, bukan orang sembarangan," ujar Rony.

Lebih lanjut, Rony menantang BPKAD Sumut untuk membuktikan data yang mereka klaim benar, jika memang angka Rp 3,1 triliun dari Kementerian Keuangan itu keliru.

> "Kalau mau bantah, tunjukkan data sebenarnya. Kepala BPKAD Sumut harus bertanggung jawab dan menjelaskan berapa sebenarnya dana yang tersimpan di rekening Pemprov Sumut," tegasnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Sumut maupun BPKAD Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan data tersebut.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengingatkan bahwa lambatnya realisasi belanja daerah menyebabkan simpanan anggaran pemda di bank terus meningkat hingga mencapai Rp 234 triliun secara nasional.

> "Jadi jelas ini bukan uangnya tidak ada, tetapi kecepatan eksekusinya yang lambat. Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja, bantu ekonomi daerah," ujar Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menkeu juga berpesan agar pemerintah daerah mempercepat belanja produktif dan menjaga tata kelola keuangan dengan integritas tinggi.

> "Kepercayaan publik dan investor itu modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," pungkasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Inalum Hijaukan Danau Toba, Jaga Alam Untuk Masa Depan

NTT Ajukan Dana Afirmasi, Siregar: Keberimbangan Fiskal Kunci Pembangunan Berkeadilan

Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota

BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta

Aroma Propaganda dan Dana Desa, Wali Gurun Dikepung Sorotan Publik

Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif