Triliunan APBD Medan Dikelola Bobby Nasution dan Topan Ginting, Tapi Kota Makin Parah Banjirnya

Baca Juga:

• Terima Kunjungan Dubes Prancis, Zakiyuddin Harahap Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan Hingga Industri Kreatif
• Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM
• Saipul Bahri SE Minta Inspektorat Bantu Walikota Tindak Tegas ASN Terlibat Judol dan Narkoba

Medan | Sumut24.co – Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti kian parahnya kondisi banjir di Kota Medan meski setiap tahun pemerintah kota mengelola anggaran daerah mencapai triliunan rupiah.

Menurut Azmi, pengelolaan APBD yang dikendalikan semasa Wali Kota Bobby Nasution bersama Kadis PU Medan Topan Ginting belum memberikan dampak nyata terhadap perbaikan infrastruktur dasar, terutama sistem drainase dan pengendalian banjir.

"Triliunan APBD Medan dikelola Bobby Nasution dan Topan Ginting, tapi kenyataannya Medan makin parah banjirnya. Hampir setiap hujan besar, jalan protokol dan permukiman terendam air. Ini menandakan lemahnya perencanaan dan pengawasan," tegas Azmi Hadly, Kamis (16/10/2025).

Azmi juga menyoroti lemahnya kinerja Walikota Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas, yang disebut tidak mampu menuntaskan persoalan drainase di banyak titik rawan banjir.
"Rico Waas pun nggak mampu menanganinya lagi. Setiap hujan deras, Medan seperti lautan air. Ini bukti gagalnya perencanaan dan pengawasan penggunaan APBD," ujarnya.

Latar Belakang Proyek Drainase

Pemko Medan sebelumnya telah mencanangkan Proyek Revitalisasi dan Normalisasi Drainase sejak tahun 2022 dengan target mengatasi genangan di 21 titik banjir utama. Anggaran yang digelontorkan melalui Dinas PU Medan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, termasuk pengerukan parit besar, pembangunan saluran baru, dan peningkatan kapasitas gorong-gorong.

Namun, berdasarkan pantauan lapangan dan keluhan warga, sejumlah proyek drainase tersebut dinilai tidak efektif karena pekerjaan tidak tuntas dan tidak terintegrasi antar wilayah. Banyak parit dan saluran air masih tersumbat, bahkan beberapa ruas jalan yang baru diperbaiki kembali tergenang hanya dalam hitungan bulan.

Kondisi ini, menurut KAMAK, menjadi indikator adanya persoalan serius dalam manajemen proyek dan pengawasan teknis di Pemko Medan. "Kami menduga ada ketidaktepatan perencanaan, bahkan bisa jadi indikasi penyimpangan anggaran. Karena dengan dana sebesar itu, hasilnya seharusnya sudah terasa," kata Azmi.

Azmi mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran proyek drainase yang bersumber dari APBD Medan sejak 2022 hingga 2025. "Kota ini butuh solusi nyata, bukan sekadar proyek seremonial dan pencitraan," pungkasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Terima Kunjungan Dubes Prancis, Zakiyuddin Harahap Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan Hingga Industri Kreatif

Datuk Iskandar Muda: Jangan Biarkan Masyarakat Medan Jadi Korban Utama Kisruh Distribusi BBM

Saipul Bahri SE Minta Inspektorat Bantu Walikota Tindak Tegas ASN Terlibat Judol dan Narkoba

Pemko Medan Datangi Pertamina, Minta Kepastian Penyebab Antrean Panjang BBM di SPBU

Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka: Media Kreatif Pembentuk Karakter Bangsa di Era Digital

Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan