Solar Langka di Sumut, Panglima KORSA: Copot Dirut Pertamina Jika Tak Mampu Tangani

Medan— Krisis solar di Sumatera Utara semakin parah dan berdampak luas. Antrean panjang kendaraan di SPBU Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, Selasa (15/10/2025), tak hanya membuat sopir menderita, tetapi juga melumpuhkan arus lalu lintas di jalan nasional.

Baca Juga:

• Lensa Energi di Kabupaten Langkat: Membuka Cakrawala Lewat Kacamata
• SIDANG SMARTBOARD LANGKAT: JEJAK FEE Rp19 MILIAR, CHAT WHATSAPP DAN SPK “MISTERIUS” TERBONGKAR
• Pengabdian Kepada Masyarakat, Lapas Narkotika Langkat Memperbaiki Fasilitas Umum dari Dukungan Inkopasindo

Sejak pagi, antrean truk dan kendaraan diesel mengular hingga ratusan meter keluar area SPBU, menutupi sebagian badan jalan utama lintas Sumatera. Akibatnya, kemacetan panjang tak terhindarkan, bahkan sebagian ruas jalan menjadi rusak akibat beban kendaraan berat yang terlalu lama berhenti di badan jalan.

> "Antrean solar sudah seperti ular besi di tengah jalan. Kami terjebak macet berjam-jam. Ini jalan nasional, tapi dibiarkan seperti ini terus. Pertamina ke mana?" keluh seorang pengendara pribadi yang terjebak di jalur Aek Kanopan pagi tadi.

Fenomena serupa terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dari Asahan, Langkat, Deli Serdang, hingga Mandailing Natal, masyarakat mengeluhkan hal yang sama: solar langka, antrean panjang, dan distribusi yang diatur sesuka hati tanpa pemberitahuan. Ironisnya, setelah antre berjam-jam, solar habis begitu saja tanpa penjelasan resmi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan Pertamina?
Mengapa krisis solar ini terus berulang, seolah tanpa solusi? Sementara di sisi lain, Pertamina selalu menjanjikan ketersediaan stok yang disebut "aman".

> "Kalau stok solar aman, kenapa rakyat harus antre sampai ke jalan nasional? Ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi kegagalan total dalam manajemen distribusi," tegas Panglima KORSA (Korps Rakyat Bersatu), A. Ardiansyah Harahap, di Medan.

Menurut Ardiansyah, peristiwa di Aek Kanopan menjadi bukti bahwa Pertamina Sumut kehilangan kendali atas sistem distribusi solar bersubsidi. Ia menduga kuat adanya permainan di lapangan — mulai dari penyelewengan kuota hingga manipulasi pasokan — yang menyebabkan BBM tidak sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

> "Kami tidak butuh alasan teknis. Rakyat butuh kejelasan! Kalau Pertamina tidak mampu mengendalikan distribusi, copot saja Dirut Pertamina. Jangan jadikan rakyat korban dari kelalaian dan dugaan permainan internal," tegasnya dengan nada keras.

Ardiansyah juga menyoroti kebijakan pembatasan waktu pengisian solar di beberapa SPBU yang tidak transparan. Ia menilai hal itu hanya memperburuk keadaan dan menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

> "Banyak SPBU di Sumut hanya melayani solar di jam tertentu. Kadang pagi, kadang sore, kadang tidak ada sama sekali. Ini bukan sistem, ini kekacauan yang dibiarkan. Negara harus turun tangan. Jangan biarkan Pertamina bermain di atas penderitaan rakyat," ujarnya tajam.

Selain kemacetan dan kerusakan jalan, dampak ekonomi juga terasa nyata. Sopir truk kehilangan pendapatan karena antre berjam-jam, nelayan tidak bisa melaut, dan pengiriman barang ke berbagai daerah tertunda. Harga kebutuhan pokok di beberapa daerah mulai naik karena biaya distribusi melonjak akibat langkanya solar.

> "Ini sudah darurat. Rakyat menjerit, jalan macet, ekonomi tersendat. Pemerintah harus segera mengaudit total Pertamina Sumut. Bila perlu, bentuk tim investigasi independen agar publik tahu siapa yang bermain di balik kelangkaan ini," tutup Panglima KORSA dengan tegas.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lensa Energi di Kabupaten Langkat: Membuka Cakrawala Lewat Kacamata

SIDANG SMARTBOARD LANGKAT: JEJAK FEE Rp19 MILIAR, CHAT WHATSAPP DAN SPK “MISTERIUS” TERBONGKAR

Pengabdian Kepada Masyarakat, Lapas Narkotika Langkat Memperbaiki Fasilitas Umum dari Dukungan Inkopasindo

Terkuak! Dugaan Solar Subsidi Dipakai Excavator Proyek Sungai Badera, BBWS Sumatera II Jadi Sorotan

Wujudkan Masa Depan yang Lebih Baik: Sekda Asahan Pimpin Langkah Revisi RTRW Hingga 2046

Tak Ada Ruang untuk Mafia Solar, Polres Tapsel Intensifkan Pengawasan SPBU