Pembentukan Pansus Reklame di DPRD Medan Menguat

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis
• Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan
• DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) reklame yang diusulkan anggota dewan di Komisi IV DPRD Medan hampir rampung. Keanggotaan Pansus yang akan diusulkan Fraksi dan berharap persetujuan Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen untuk diparipurnakan.

Sejumlah anggota dewan yang bergabung di Komisi IV DPRD Medan dari utusan berbagai Fraksi kepada wartawan, Selasa (23/9/2025) menyampaikan tekad bulat pembentukan Pansus Reklame dan berharap segera terealisasi.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan asal Fraksi PDI Perjuangan Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengaku rencana pembentukan pansus berawal ketika melihat reklame Bilboard dan reklame lainnya di Medan tidak tertata bahkan disinyalir terjadi penyimpangan pajak yang berdampak kebocoran PAD.

Untuk itu kata Paul, sesama rekannya anggota DPRD Medan di Komisi IV sepakat untuk pembentukan Pansus Reklame yang nantinya bekerja lebih maksimal mengkaji permasalahan yang timbul selama ini yakni penataan semrawut dan PAD minim.

Pendapat yang hampir sama disampaikan Zulham Effendi (PKS) menyebut, sangat mendukung dan setuju dibentuknya Perda Reklame. Nantinya, Pansus akan lebih jauh menelusuri terkait tata letak reklame, muatan reklame yang terpasang dan pajak reklame.

Begitu juga anggota Komisi Rommy Van Boy (Golkar) mengaku optimis Pansus Reklame terbentuk karena tujuannya sangat positif. Seperti pengawasan tata letak dan pengawasan masa tayang terkait besaran pajak. "Kita salah satu penggagas pembentukan Pansus, berharap segera terbentuk tentu melalui dukungan teman teman lainnya," ungkapnya.

Sedangkan Edwin Sugesti Nasution (Fraksi PAN-Perindo) sangat setuju dibentuknya Perda Reklame. Karena terkait pemasangan Bilboard dibeberapa titik di Kota Medan terkesal asal asalan. Sehingga sering terjadi bahaya tumbangnya Bilboar dan menimpa warga.

"Ini kan karena lemahnya pengawasan sehingga pendirian tiang kontruksi Bilboard banyak tidak memiliki PBG dan tidak sesuai SOP. Melalu Pansus akan kita permanenkan termasuk asuransi bagi korban tertimpa reklame," ungkap Edwin Sugesti asal politisi PAN itu.

Sama halnya dengan anggota Komisi IV DPRD Medan asal Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Lailatul Badri menyebut, melalui Pansus Reklame akan lebih tepat mengungkap dan menyelidiki dugaan penyelewengan pajak Reklame selama ini.

"Kita mendapat masukan, selama ini banyak penyelewengan PAD dari pajak reklame. Penyimpangan pajak itu sering terjadi pada masa tayang, ukuran Bilboard dan jumlah reklame dan umbul umbul yang dipasang oleh salah satu produk," ketus Lailatul asal politisi PKB ini.

Parahnya, tambah Lela sapaan akrab Lailatul Badri, karena pesan sponsor sering pemasangan reklame atau Bilboard melanggar ketentuan. "Pendirian di daerah terlarang sehingga penataan reklame semrawut," imbuhnya.

Sementara itu, ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun, Rabu (24/9/2025) mengatakan belum menerima usulan tersebut. "Kalau usulan itu sudah kita terima, terus kita pelajari dan lihat dulu syarat kelengkapan ketentuan pembentukan Pansus," paparnya.

Ditambahkan Wong Cun Sen, kalau sudah memenuhi ketentuan pasti akan disetujui. " Apalagi tujuan Pansus Reklame untuk penataan reklame di Kota Medan dan upaya maksimalkan PAD dari pajak reklame," terangnya.

Seiring dengan itu, Wong Cun Sen asal politisi PDI Perjuangan itu, berharap kepada Komisi IV DPRD Medan supaya lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dalam hal penataan reklame serta peningkatan PAD. (Rel).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027

DPRD Medan Gelar Paripurna Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden

Setelah 9 Tahun Diperjuangkan, RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas 2026