Sidang Suap Jalan Rp165 Miliar: Proyek Enam Kali Geser Anggaran, Sekda Sumut dan Kepala Bappeda Harus Bertanggung Jawab

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Ingatkan ASN Bijak Gunakan AI, Tetap Pegang Nilai BerAKHLAK
• 59 Pejabat Dilantik, Sekda Padangsidimpuan Tegas: Jangan Lamban Layani Masyarakat
• Pj Sekda Madina Soroti Pentingnya Akhlak Saat Hadiri Penamatan Santri Ma’had Darul Azhar

MEDAN – Kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi ruas Hutaimbaru–Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), terus menyeret sejumlah nama penting di Sumatera Utara. Fakta baru terungkap, proyek senilai ratusan miliar rupiah itu tercatat mengalami enam kali pergeseran anggaran, namun tetap terbengkalai hingga kini.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (1/10/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menegaskan bahwa praktik penganggaran yang berulang kali berubah-ubah menjadi pintu masuk terjadinya bancakan proyek. Hal ini memunculkan sorotan publik terhadap Sekda Provinsi Sumut, Effendi Pohan, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Sebagai Ketua TAPD, Sekda punya peran strategis dalam menyusun, menggeser, hingga mengesahkan anggaran. Karena itu, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab," ujar Jamil SH salah satu pemerhati hukum yang mengikuti jalannya sidang.

Selain Effendi Pohan, sorotan juga mengarah kepada Dikky Panjaitan, Kepala Bappeda Litbang Sumut, yang berperan dalam perencanaan teknis dan pergeseran alokasi proyek. Menurut pengamat, Bappeda ikut menentukan arah dan prioritas pembangunan sehingga setiap pergeseran anggaran mestinya dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, sidang menghadirkan mantan Kapolres Tapsel, Kombes Yasir Ahmadi, sebagai saksi kunci. Ia mengakui pernah mempertemukan terdakwa Akhirun Piliang alias Haji Kirun dengan mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting. Hakim kemudian menegur keras Yasir karena dianggap mencoreng integritas sebagai perwira polisi.

Kasus ini menjerat Haji Kirun bersama anaknya, Muhammad Rayhan Julasmi Piliang, yang didakwa menyuap pejabat demi melicinkan proyek dua ruas jalan di Sumut dengan nilai total Rp165 miliar. Jaksa KPK menyebut akan menghadirkan 30–40 saksi, termasuk sejumlah pejabat Pemprov Sumut, guna mengungkap praktik suap yang melibatkan elite birokrasi.

Proyek Hutaimbaru–Sipiongot kini terbengkalai, meski sudah menelan anggaran besar dan beberapa kali digeser dalam pembahasan APBD. Publik pun menunggu, apakah KPK hanya akan berhenti pada kontraktor dan pejabat teknis, atau berani membidik pejabat kunci di lingkaran anggaran Pemprov Sumut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sekdaprov Sumut Ingatkan ASN Bijak Gunakan AI, Tetap Pegang Nilai BerAKHLAK

59 Pejabat Dilantik, Sekda Padangsidimpuan Tegas: Jangan Lamban Layani Masyarakat

Pj Sekda Madina Soroti Pentingnya Akhlak Saat Hadiri Penamatan Santri Ma’had Darul Azhar

Mengurai Sengkarut Posisi Sekda: Antara Meritokrasi Birokrasi dan Syahwat Politik Kepala Daerah

Hampir Setahun Tanpa Sekda Definitif, Posisi Sulaiman Harahap Dipertanyakan

Sekda Tanjungbalai Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2026