Jejak Timur Tumanggor: Dari Camat, Kadisdik hingga Pj Sekda Sumut, Dana Afirmasi dan BOS Patut Dibuka Kembali

MEDAN — Karier birokrasi Timur Tumanggor terbilang panjang dan menanjak. Dari sejumlah jabatan camat hingga menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah, namanya terus bergerak ke lingkaran jabatan penting, termasuk pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara, hingga dipercaya menduduki posisi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
• Sekda menjadi Pembina Upacara Pembukaan Pemusatan Latihan Calon Pasukan Paskibraka
• Sekda menjadi Pembina Upacara Bendera di UPTD SMP Negeri 12

Sebelum masuk ke jajaran pejabat tinggi pratama, Timur Tumanggor disebut telah empat kali dipercaya menjadi camat. Salah satunya Camat Percut Sei Tuan.

Karier tersebut kemudian berlanjut ke sejumlah posisi strategis. Pada Februari 2019, Timur dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang. Dua tahun kemudian, ia dipercaya memimpin Bapenda Deli Serdang. Pada November 2022, posisinya meningkat menjadi Sekda Deli Serdang. Selanjutnya, pada Juli 2025, ia menduduki jabatan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Namun, di balik perjalanan karier yang terus menanjak itu, terdapat satu episode yang layak dibuka kembali: pengelolaan dana afirmasi dan dana BOS ketika Timur Tumanggor menjabat Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang.

Persoalan tersebut menyangkut program yang disebut menyasar sekitar 180 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jika setiap sekolah memperoleh anggaran sekitar Rp60 juta, maka nilai keseluruhan yang perlu ditelusuri mencapai kurang lebih Rp10,8 miliar.

Angka itu bukan kecil.

Karena itu, pertanyaan publik sederhana tetapi mendasar: benarkah sekitar Rp60 juta per sekolah benar-benar diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masing-masing sekolah?

Informasi yang berkembang menyebutkan realisasi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah. Jika benar demikian, persoalannya tidak boleh berhenti sebagai keluhan administratif.

Harus dibuka secara terang.

Mulai dari siapa yang menentukan sekolah penerima, bagaimana mekanisme pencairannya, siapa yang mengatur penggunaan anggaran, apakah pengadaan dilakukan langsung oleh sekolah atau melalui pihak lain, sampai pada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.

Yang juga penting adalah menelusuri posisi dan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan pada saat program tersebut berjalan.

Sebab, menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang pejabat dalam persoalan anggaran tentu membutuhkan bukti. Tidak cukup hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Harus ada dokumen, keterangan saksi, hasil audit, atau temuan pemeriksaan yang dapat menguji sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak.

Di sinilah aparat penegak hukum maupun auditor memiliki ruang untuk bekerja.

Jika memang tidak ada persoalan, bukalah seluruh dokumennya. Jika seluruh dana diterima sekolah sesuai ketentuan, tunjukkan bukti pencairan dan pertanggungjawabannya. Tetapi jika ditemukan selisih antara anggaran yang seharusnya diterima dengan apa yang benar-benar sampai ke sekolah, maka publik berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Rp10,8 Miliar Jangan Hilang dalam Kabut Administrasi

Dana pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen APBD atau laporan pertanggungjawaban.

Di balik Rp60 juta untuk satu sekolah terdapat kebutuhan ruang kelas, sarana belajar, perlengkapan pendidikan, dan kepentingan anak-anak yang setiap hari berada di sekolah.

Karena itu, apabila benar terdapat sekitar 180 sekolah penerima dengan nilai masing-masing sekitar Rp60 juta, maka dugaan ketidaksesuaian realisasi tidak boleh dianggap remeh.

Potensi nilai sekitar Rp10,8 miliar tersebut layak diaudit secara menyeluruh.

Audit tidak cukup hanya memeriksa apakah laporan administrasi terlihat lengkap. Pemeriksaan harus sampai pada uji petik fisik dan konfirmasi langsung kepada sekolah penerima.

Berapa uang yang diterima?

Kapan diterima?

Siapa yang mencairkan?

Apa yang dibelanjakan?

Dari mana barang atau pekerjaan diperoleh?

Berapa harga sebenarnya?

Dan yang paling penting: apakah barang maupun manfaat program benar-benar sampai kepada sekolah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya tidak sulit dijawab apabila seluruh proses berjalan transparan.

Dari Kadisdik ke Pengelola Keuangan Provinsi

Sorotan terhadap episode lama ini menjadi semakin relevan karena perjalanan karier Timur kemudian bersentuhan langsung dengan urusan keuangan daerah.

Dari Kepala Dinas Pendidikan, Timur dipercaya menjadi Kepala Bapenda Deli Serdang, kemudian Sekda Deli Serdang, dan pada 2025 menduduki jabatan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Artinya, ia bukan pejabat birokrasi biasa. Rekam jejaknya berada di sejumlah simpul penting pemerintahan, termasuk sektor pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu pula, rekam jejak pengelolaan anggaran ketika masih menjadi Kadisdik Deli Serdang patut mendapat perhatian publik.

Bukan untuk menghakimi.

Bukan pula untuk membangun opini bahwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana.

Tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat memiliki jejak yang jelas.

Jika persoalan dana afirmasi dan BOS tersebut pernah diperiksa, publik layak mengetahui hasil pemeriksaannya. Jika belum pernah diperiksa secara menyeluruh, maka tidak ada salahnya Inspektorat, BPK, maupun aparat penegak hukum melakukan penelusuran kembali berdasarkan dokumen dan fakta yang tersedia.

Sebab jabatan boleh berganti.

Kantor boleh berpindah.

Tetapi jejak penggunaan uang negara tidak pernah boleh hilang.

Kini pertanyaannya tinggal satu: beranikah seluruh dokumen program dana afirmasi dan BOS yang menyasar sekitar 180 SD dan SMP di Deli Serdang itu dibuka kepada publik?

Jika bersih, pembukaan dokumen justru menjadi cara paling sederhana untuk membersihkan nama semua pihak.

Namun jika ditemukan kejanggalan, maka persoalannya tidak lagi sekadar cerita lama tentang sebuah program pendidikan.

Ia menjadi bagian dari utang transparansi pemerintah kepada sekolah, guru, orang tua, dan terutama anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat anggaran pendidikan.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Sekda menjadi Pembina Upacara Pembukaan Pemusatan Latihan Calon Pasukan Paskibraka

Sekda menjadi Pembina Upacara Bendera di UPTD SMP Negeri 12

Sekda melantik Kadisdukcapil dan juga pejabat fungsional pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar

Rianto, S.H., M.H.: Wali Kota Medan Harus Segera Tetapkan Pengganti Sekda Wiriya Alrahman

Sekda Pakpak Bharat Jadi Irup Peringati Hari Anak Nasional