KAMAK Desak KPK dan Mabes Polri Periksa Bupati Terkait Dugaan Kasus Seleksi PPPK Langkat 2023

Baca Juga:

• BARMADES Desak KPK, Kejaksaan, dan Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Miliaran Rupiah di Deli Serdang
• Soal Pergeseran Anggaran, Kepala BKAD Sumut Siap Dipanggil KPK
• Bupati Asahan Salurkan Bantuan bagi Keluarga Korban Longsor Marjanji Aceh

Jakarta – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) kembali menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta beberapa lembaga negara lainnya di Jakarta, Kamis (25/9/2025). Massa mendesak aparat penegak hukum tingkat pusat untuk mengambil alih penanganan dugaan kasus korupsi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Langkat tahun 2023 yang dinilai mandek di Polda Sumut.

Dalam orasinya, KAMAK menyoroti dugaan keterlibatan Syah Afandin, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, namun hingga kini belum tersentuh hukum. Padahal, sejumlah pejabat terkait kasus tersebut sudah diperiksa bahkan hingga ke tingkat pengadilan.

"Kami mendesak KPK, Kejagung, dan Mabes Polri segera memeriksa dugaan keterlibatan Syah Afandin dalam kasus seleksi PPPK dan berbagai proyek serta pengadaan yang bersumber dari APBD Langkat tahun 2023–2025. Aparat jangan takut dan jangan lamban menelusuri kasus ini," tegas Azmi Hadli, Koordinator Nasional KAMAK sekaligus Ketua Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI), dalam aksinya di depan Gedung KPK RI.

Azmi juga menilai publik menduga ada pola sistematis dalam pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Langkat. Ia meminta Kejaksaan Negeri Langkat tidak berhenti hanya menjerat pejabat di level kepala dinas, melainkan berani mengungkap keterlibatan lingkaran dekat Bupati Langkat.

Selain mendesak penegak hukum, KAMAK juga meminta Presiden RI untuk menegur Syah Afandin yang kini menjabat sebagai Bupati Langkat. Tidak hanya itu, KAMAK mendesak Ketua Umum DPP PAN agar mengevaluasi posisi Syah Afandin sebagai Ketua DPD PAN Langkat, lantaran diduga turut bermain dalam perekrutan calon pendamping desa di Sumatera Utara.

"Hingga hari ini, Syah Afandin belum tersentuh hukum meskipun kasus PPPK sudah lama bergulir. Malah kini ia sudah dilantik menjadi Bupati Langkat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan penegakan hukum," pungkas Azmi.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BARMADES Desak KPK, Kejaksaan, dan Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Miliaran Rupiah di Deli Serdang

Soal Pergeseran Anggaran, Kepala BKAD Sumut Siap Dipanggil KPK

Bupati Asahan Salurkan Bantuan bagi Keluarga Korban Longsor Marjanji Aceh

Demo di KPK Hari Ini, Massa KAMAK dan GEBRAK Desak KPK Tetapkan Bobby Nasution Tersangka dalam Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Bupati Padang Lawas Usulkan Program dan Bantuan Sosial 2025 ke Kementerian Sosial RI

Ketua DPRD Medan Diperiksa Tim Penyidik Pidsus Kejatisu soal Pemerasan