8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan
8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan
kota
Baca Juga:
Koordinator KAMAK, Azmi Hadly, menyebut KPK tidak menunjukkan independensi dalam penegakan hukum. "KPK lamban dan takut memeriksa Bobby Nasution maupun Muryanto Amin. Padahal laporan sudah berkali-kali masuk, tapi tidak ada tindak lanjut. Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah kehilangan keberaniannya," tegas Azmi, Senin (22/9).
Azmi menambahkan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di Medan maupun USU bukan lagi isu baru. Kasus-kasus tersebut bahkan telah dilaporkan secara resmi ke KPK dan menjadi sorotan publik, namun progresnya cenderung jalan di tempat.
Kasus-kasus Bobby Nasution
1. Dugaan Gratifikasi Private Jet
Bobby dilaporkan ke KPK karena diduga tidak melaporkan penggunaan jet pribadi sebagai gratifikasi. Laporan telah masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, namun hingga kini belum ada tindakan tegas.
2. Kasus "Blok Medan" Maluku Utara
Nama Bobby disebut dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi izin tambang yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Kasus ini bahkan dikenal dengan istilah "Blok Medan" karena menyeret beberapa pihak yang diduga memiliki jejaring kuat ke Sumut.
3. Proyek Jalan Rp2,3 Triliun di Sumut
Dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan nasional yang ditangani KPK, beberapa pejabat PUPR Sumut telah ditetapkan tersangka. Nama Bobby ikut disebut-sebut, meski belum dipanggil. Bobby menyatakan siap diperiksa jika KPK memanggilnya.
Kasus-kasus Muryanto Amin
1. Saksi Kasus Proyek Jalan
Rektor USU, Muryanto Amin, telah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan Rp2,3 triliun di Sumut.
2. Dugaan Plagiarisme Akademik
Muryanto pernah tersandung laporan dugaan self-plagiarism atas karya ilmiahnya. Tim etik USU sempat membenarkan adanya pelanggaran norma akademik, meski proses penanganannya dinilai penuh kejanggalan.
3. Laporan Alumni dan Aktivis
Beberapa laporan juga menyoroti dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran USU, serta keterlibatan Muryanto dalam jaringan praktik mafia kampus yang mengelola aset secara tidak transparan.
Azmi menilai, keberadaan laporan-laporan ini semestinya sudah cukup menjadi alasan KPK bertindak lebih cepat. "Kasus-kasusnya jelas ada, bukti awalnya ada. Tapi kenapa KPK tidak berani bergerak? Inilah yang membuat rakyat curiga bahwa ada intervensi politik."
KAMAK mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bobby maupun Muryanto demi keadilan hukum. Jika tidak, publik akan menilai KPK hanya berfungsi sebagai alat politik. "Kalau KPK masih diam, maka Presiden Prabowo harus turun tangan mengevaluasi pimpinan KPK. Jangan sampai rakyat semakin hilang kepercayaan," pungkas Azmi.red2
8 PMI Gagal Bekerja di Malaysia, Nakhoda dan ABK Kapal Diamankan
kota
Brimob Polda Sumut All Out Amankan Piala AFF U19 ASEAN Toba 2026
kota
Polda Sumut Bongkar Live TikTok Bermuatan Pornografi, Host Raup Rp5 Juta per Hari
kota
Piala Dunia 2026 Bergulir, Polda Sumut Buka Nobar Gratis untuk Masyarakat hingga Laga Final
kota
DPWAMIN Sumut Bongkar Dugaan Permainan Proyek Rp5 Miliar di Deli Serdang, Kejati Diminta Turun Tangan
Hukum
sumut24.co PRAPAT, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi membuka Pekan Inovasi dan Investasi sekaligus mencanangkan pelaksanaan S
News
APBD Kota Padangsidimpuan Belum Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Saatnya Transformasi FiskalOleh Rusydi Nasution, STP, MM (IPB)Ketua Part
Profil
sumut24.co MedanKabar gembira bagi para pencinta buku dan keluarga di Kota Medan. Menyambut musim libur sekolah, bazar buku internasional
Info
Dapur Indonesia, Pesta Singapura Membongkar Rantai Nilai yang Timpang Oleh Abdullah RasyidMahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pen
Politik
Medan, Kejuaraan Bola Voli MAVI Cup II Korwil Sumatera Utara resmi ditutup di Sport Center GOR Voli, Kamis (11/6/2026), setelah menyajikan l
Sport