Kisruh Birokrasi di Pemprovsu, Antony Sinaga: Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Harus Intervensi Bobby Nasution

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Pemprov Sumut Gelar Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Mulai 1 Oktober
• Rekening ASN Pemprovsu 'Nyangkut' Judi Online, Hampir Semua OPD Tercemar
• Skandal Baru di Pemprov Sumut: LSM Kalibrasi Desak Audit Forensik APBD 2025, Soroti Maladministrasi Hukuman Pejabat

Medan – Kisruh birokrasi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menuai sorotan tajam publik. Tokoh masyarakat yang juga Ketua LSM Kalibrasi, Antony Sinaga, menilai persoalan ini muncul akibat kesalahan kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution sejak awal kepemimpinannya.

Menurut Antony, belasan pejabat eselon 2, 3, dan 4 menjadi korban kepentingan politik. "Ada yang nonaktif, ada pula yang turun pangkat. Sekira 10 pejabat eselon 2 dan 7 eselon 3 dinonaktifkan. Ditambah lagi kisruh pergeseran APBD 2025 yang berujung OTT KPK terhadap Kepala OPD PUPR Sumut Topan Ginting," ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).

Antony menilai kondisi ini memperlihatkan Bobby Nasution tidak memahami sistem birokrasi. Padahal, kata dia, APBD 2025 yang disahkan oleh Pj Gubsu Agus Fatoni sudah sangat baik, termasuk untuk menutup defisit Rp1,5 triliun dan membayar utang proyek multiyears jalan serta jembatan senilai Rp2,7 triliun.

"Pergeseran APBD dan penonaktifan pejabat eselon ini bukti nyata Bobby tidak paham birokrasi," tegas Antony.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Mendagri Tito Karnavian segera turun tangan memperbaiki keadaan di Sumut. Jika tidak, ia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat akan tergerus.

"Kalau kisruh ini terus dibiarkan, rakyat bisa menilai Presiden Prabowo tidak mampu membina Bobby Nasution. Apa istimewanya Bobby sampai kebijakan ugal-ugalan ini dibiarkan?," kata Antony.

Lebih jauh, Antony juga menyoroti dugaan kekebalan hukum yang melekat pada Bobby Nasution. Menurutnya, meski KPK telah melakukan OTT terhadap pejabat PUPR Sumut, posisi Bobby seakan tak tersentuh.

"Bahkan lingkaran dekat Bobby yang bermasalah pun tidak disentuh aparat penegak hukum. Inspektorat malah berubah menjadi super power melebihi kewenangan APH. Kalau sudah ramai di publik begini, seharusnya inspektorat bertindak, bukan diam," ujarnya.

Ia menilai kondisi birokrasi di Sumut saat ini seolah dijadikan "bahan percobaan" untuk menguji kepemimpinan Bobby. "Jangan Sumut ini dijadikan ajang belajar yang meresahkan. Presiden dan Mendagri harus bertanggung jawab. Ayo kita perbaiki Sumut ini yang sudah porak-poranda dibuat Bobby Nasution," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kabar Gembira! Pemprov Sumut Gelar Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Mulai 1 Oktober

Rekening ASN Pemprovsu 'Nyangkut' Judi Online, Hampir Semua OPD Tercemar

Skandal Baru di Pemprov Sumut: LSM Kalibrasi Desak Audit Forensik APBD 2025, Soroti Maladministrasi Hukuman Pejabat

Pemprov Sumut Siapkan Rp297 Miliar untuk UHC 2025, Rp4,38 Miliar Masuk R-APBD 2026

Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Petani Hutan, Penopang Ekonomi dan Kelestarian Alam Sumut

Peringati Haornas ke-42, Wagub Sumut Ajak Budayakan Olahraga Sejak Dini