KPK Didesak Usut Lingkaran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Topan Ginting

Baca Juga:

• Mantan PJ Bupati Langkat "Ngacir" Dihadiahi Pertanyaan Wartawan di Pemprov Sumut
• OMMBAK Desak Kejari Tetapkan Tersangka Kadis Pertanian Serdang Bedagai dalam Skandal AUTP
• Emirsyah Diduga Terima Rp400 Juta Proyek APD Covid-19, Publik Desak Gubernur Bobby Nonaktifkan

Jakarta – Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, terus melebar. Kini, sorotan publik mengarah pada lingkaran dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang diduga ikut terlibat dalam pusaran kasus tersebut.

Azmi Hadli, Koordinator Komite Aksi Mahasiswa Anti-Korupsi (KAMAK), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar serius menelusuri keterlibatan lima sosok yang disebut-sebut sebagai bagian dari "circle" Bobby. Mereka adalah Dedi Rangkuti, Muryanto Amin, Ardian Surbakti, Firsal Dudi Mutyara, dan Samuel Nababan.

"Publik menduga ada pola sistematis dalam proyek-proyek PUPR di Sumut. KPK jangan berhenti di Topan Ginting, tapi harus berani membuka keterlibatan lingkaran dekat Bobby Nasution," ujar Azmi Hadli, yang juga Ketua Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) sekaligus Kornas KAMAK, di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Lima Nama dalam Sorotan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelima nama yang diduga masuk lingkaran Bobby memiliki peran strategis di pemerintahan maupun BUMD:

Dedi Rangkuti: sudah diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus Topan Ginting.

Muryanto Amin: Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), dipanggil KPK namun mangkir dari pemeriksaan.

Ardian Surbakti: Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, BUMD strategis daerah.

Firsal Dudi Mutyara: Komisaris Utama Bank Sumut, lembaga keuangan daerah yang kerap jadi sorotan.

Samuel Nababan: disebut-sebut sebagai "pemegang kas" Bobby Nasution yang mengelola urusan keuangan non-formal lingkaran dekat gubernur.

Desakan Investigasi Mendalam

Menurut Azmi, penetapan Topan Ginting sebagai tersangka hanyalah "puncak gunung es". Ia menilai kasus ini memiliki pola yang lebih besar terkait dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran APBD Sumut, terutama di proyek-proyek PUPR.

"Para pejabat yang diangkat diduga ikut andil dalam pemenangan Bobby pada Pilgubsu, dan muncul sebagai bentuk balas jasa politik. Ini harus dibuka tuntas oleh KPK," tegas Azmi.

Hingga kini, Gubernur Sumut Bobby Nasution maupun kelima nama yang disebut sebagai bagian dari "circle" tersebut belum tersentuh proses hukum.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mantan PJ Bupati Langkat "Ngacir" Dihadiahi Pertanyaan Wartawan di Pemprov Sumut

OMMBAK Desak Kejari Tetapkan Tersangka Kadis Pertanian Serdang Bedagai dalam Skandal AUTP

Emirsyah Diduga Terima Rp400 Juta Proyek APD Covid-19, Publik Desak Gubernur Bobby Nonaktifkan

Periksa Bobby Nasution Diduga Kuat Korupsi Revitalisasi Lapangan Merdeka

Usut Dugaan Korupsi Pemkab Labura, Jaga Marwah : Kejati Sumut Harus Panggil Bupati

Publik Desak Kejati Tetapkan Ismail Lubis Tersangka Kasus Kantin Dinkes Sumut