Baca Juga:
Menurut Kaiman, Inspektorat tidak bisa sembarangan memeriksa apalagi merekomendasikan pencopotan ASN hanya berdasar dugaan. Ia menegaskan, mekanisme penindakan sudah diatur dalam kategori hukuman ringan, sedang, hingga berat yang wajib melalui pembuktian.
"Gubernur itu tidak boleh langsung memberhentikan ASN hanya karena dugaan pelanggaran. Itu sama saja sudah menghukum berat. Harus jelas dulu kesalahannya apa, ada pemeriksaan internal, lalu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," ujar Kaiman saat menjawab wartawan, Selasa (16/9/2025).
Inkonsistensi Penanganan Kasus
Kaiman juga menyoroti inkonsistensi Inspektorat dalam menangani dugaan pelanggaran ASN. Ia menilai ada tebang pilih dalam proses pemeriksaan.
"Kenapa terhadap Abdul Haris, Ismael Sinaga, dan lainnya cukup temuan Inspektorat langsung dijadikan dasar pencopotan? Sementara kasus lain yang sudah terang benderang, bahkan jadi trending di publik, kok tidak dipanggil? Ini namanya mendua. Padahal Inspektorat tidak boleh memberi hukuman, tugasnya hanya memberi rekomendasi ke BKD," tegas pria yang kini aktif sebagai konsultan asesmen karir ASN.
BKD Lemah Hadapi Intervensi
Tak hanya Inspektorat, Kaiman juga menyinggung lemahnya peran Kepala BKD Sumut, Sutan Tolang Lubis, yang seharusnya melindungi ASN dari perlakuan sewenang-wenang.
"Hasil asesmen ASN tidak serta merta dijadikan dasar menurunkan jabatan seseorang. Asesmen itu tujuannya untuk promosi, rotasi, mutasi, atau demosi. Dan demosi itu pun harus menunggu enam bulan. Jadi saya lihat ini hanya like or dislike gubernur saja. Kasihan kawan-kawan saya di pemprov, karirnya jadi tidak jelas, padahal dulu itu yang kita perjuangkan," ujarnya.
ASN Bekerja dalam Ketakutan
Lebih jauh, Kaiman menilai kondisi ini berdampak langsung terhadap kinerja birokrasi. Banyak ASN kini bekerja dalam bayang-bayang ketakutan karena merasa sewaktu-waktu bisa dijadikan korban.
"Kalau Inspektorat bekerja benar, sebelum kasus masuk ke aparat penegak hukum (APH), harusnya dilakukan pembinaan atau advokasi dulu. Ada mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang bisa jadi langkah pencegahan. Bukan malah dibiarkan, lalu ujung-ujungnya dipanggil APH," pungkasnya.red2
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Wali Kota menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RIDPD RI Tahun 2026
kota
Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang menghadiri dan membuka Silaturahmi dan Dialog Kerukunan. Kegiatan yang diselenggarakan FKUB
kota
3 National FirstClass Chinese Actors Berikan Pesan untuk Atlet Difabel Sedunia Lewat 100 CTFP
News
10 Kartu Legacy 100 CTFP Dari Andrew Parsons hingga Alessandra Giannetto
kota
sumut24.co MedanBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Harika Foundati
Umum
Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas
kota
Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027
News
sumut24.co ASAHAN, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organ
News
Ijeck Apresiasi Arah Pembangunan Prabowo, Dorong Program Nasional Berkesinambungan
News
Polsek Tanjung Morawa Amankan Terduga Pelaku Curat Sepeda Motor
kota
