Pemprov Sumut Siapkan Rp297 Miliar untuk UHC 2025, Rp4,38 Miliar Masuk R-APBD 2026

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota
• BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta
• Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif

MEDAN, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Timur Tumanggor, menyebut bahwa untuk periode Oktober-Desember 2025 dibutuhkan dana sebesar Rp297.319.594.800.

"Dana ini sudah tersedia di Dinas Kesehatan dan siap digunakan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat," ujar Timur saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (17/9).

Lebih lanjut, Timur menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran UHC senilai Rp4.387.681.008.000 untuk pembiayaan selama 12 bulan penuh.

Angka tersebut sudah masuk dalam Rancangan APBD (R-APBD) Sumut 2026. Dengan ketersediaan dana ini, Pemprov optimistis target UHC yang sudah tercapai sebesar 98,6 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di 33 kabupaten/kota bisa terus terjaga.

Program Universal Health Coverage (UHC) di Sumut bukan sekadar capaian pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi beban fiskal yang signifikan bagi daerah.

Namun, sebelum sesi konferensi pers berakhir, Timur terlihat buru-buru meninggalkan ruangan.

Padahal sejumlah wartawan masih ingin mengonfirmasi lebih lanjut mengenai detail alokasi anggaran kesehatan yang digelontorkan BKAD untuk tahun 2025, khususnya di luar periode UHC tiga bulan terakhir tersebut.

Kepergian mendadak itu memunculkan tanda tanya terkait transparansi penggunaan dana dan bagaimana komposisi belanja kesehatan akan diprioritaskan di tengah beban fiskal yang kian besar.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Dorong Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Seluruh Kabupaten/Kota

BKN Awasi Ketat Pengisian Jabatan ASN di Sumut lewat Sistem Manajemen Talenta

Satol PP Sumut Perkuat Penegakan Perda Dengan Pendekatan Humanis dan Edukatif

Dana Rp 3,1 Triliun Mengendap di Bank, Ketua Komisi C DPRD Sumut: “Ini Sudah Main Tipu di Pemprov Sumut”

Hak Ulayat di Tengah Izin Korporasi, Tantangan Nyata Pemprov Sumut dalam Konflik Lahan TPL

Pemprov Sumut Resmi Bebaskan Pajak Kendaraan: Warga Padang Lawas Diimbau Segera Manfaatkan Kesempatan Emas Ini