KH Akhmad Khambali: Reformasi Polri Bukan Solusi, Perkuat Fungsi dan Pengawasan!

Baca Juga:

• Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI Salurkan 16 Truk Bantuan untuk Korban Bencana di Tapanuli Tengah
• Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana
• Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

MEDAN | SUMUT24.CO – Wacana reformasi institusi Polri kembali mencuat ke permukaan. Namun, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali, SE., MM., mengingatkan agar wacana ini tidak dijadikan alat politik yang justru menyesatkan arah pembenahan.

"Kalau kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu di tubuh Polri, jangan institusinya yang disalahkan. Justru pola pikir seperti itu yang harus direformasi," ujar Kyai Khambali kepada wartawan di Medan, Senin (15/9/2025).

Menurut Kyai Khambali yang juga tokoh reformasi 98 dan Pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, penempatan Polri di bawah Presiden dalam sistem presidensial adalah hal tepat, karena Presiden merupakan pemimpin sipil tertinggi.

"Kalau dipindahkan ke kementerian, malah bisa membuka ruang intervensi politik yang lebih besar. Karena kementerian adalah jabatan politis. Yang dibutuhkan bukan perubahan struktur, tapi penguatan fungsi dan pengawasan," tegasnya.

Ia mencontohkan penguatan bisa dilakukan melalui Divisi Propam di internal Polri dan Kompolnas di eksternal. Selain itu, rekrutmen dan pelatihan aparat juga harus diarahkan pada penguatan etika dan pelayanan publik yang responsif.

Kyai Khambali menilai, selama ini Polri kerap menjadi sasaran kritik berlebihan tanpa mempertimbangkan berbagai prestasi yang telah dicapai.

"Setiap ada kasus, langsung muncul tuntutan reformasi. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi atau hanya retorika politik elite?" ucap Kyai yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil.

Ia mengingatkan publik agar objektif menilai kinerja Polri. "Kurang elok kalau semua prestasi diabaikan hanya karena ulah satu-dua oknum," ujarnya.

Lebih lanjut, Kyai Khambali menyoroti beban berat yang harus ditanggung aparat, yang kerap menjadi 'tameng' di tengah kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat.

"Pejabat publik justru sering menghilang saat krisis, padahal mereka yang seharusnya berada di garis depan menjelaskan kebijakan. Polisi malah dijadikan tameng," sindirnya.

Meski begitu, Kyai Khambali tidak menutup mata akan perlunya perbaikan. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM diperkuat dalam kurikulum pendidikan kepolisian, dan pembenahan internal terus dilakukan secara konsisten.

"Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah penguatan fungsi, pengawasan, dan pelayanan berbasis etika," tutup Kyai Khambali yang juga dikenal sebagai Inisiator Gerakan InsanPreneur dan Pengasuh Majelis Sholawat Ahlul Kirom.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI Salurkan 16 Truk Bantuan untuk Korban Bencana di Tapanuli Tengah

Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Bangkit Pascabencana! TMMD ke-127 Resmi Digelar di Sangkunur, Kodim 0212/Tapsel Kerahkan 310 Personel Gabungan

Sinergi TNI-Polri, AKBP Wira Prayatna Kawal Kunjungan Mendagri Tito Karnavian Hingga Selesai