KH Akhmad Khambali: Reformasi Polri Bukan Solusi, Perkuat Fungsi dan Pengawasan!

Baca Juga:

• Safari Kebangsaan “Polri Untuk Masyarakat dan Doa Polri Untuk Negeri” Digelar di Polres Padangsidimpuan
• Polri Bentuk Tim Pokja Tindak Lanjuti Putusan MK
• Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri

MEDAN | SUMUT24.CO – Wacana reformasi institusi Polri kembali mencuat ke permukaan. Namun, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali, SE., MM., mengingatkan agar wacana ini tidak dijadikan alat politik yang justru menyesatkan arah pembenahan.

"Kalau kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu di tubuh Polri, jangan institusinya yang disalahkan. Justru pola pikir seperti itu yang harus direformasi," ujar Kyai Khambali kepada wartawan di Medan, Senin (15/9/2025).

Menurut Kyai Khambali yang juga tokoh reformasi 98 dan Pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, penempatan Polri di bawah Presiden dalam sistem presidensial adalah hal tepat, karena Presiden merupakan pemimpin sipil tertinggi.

"Kalau dipindahkan ke kementerian, malah bisa membuka ruang intervensi politik yang lebih besar. Karena kementerian adalah jabatan politis. Yang dibutuhkan bukan perubahan struktur, tapi penguatan fungsi dan pengawasan," tegasnya.

Ia mencontohkan penguatan bisa dilakukan melalui Divisi Propam di internal Polri dan Kompolnas di eksternal. Selain itu, rekrutmen dan pelatihan aparat juga harus diarahkan pada penguatan etika dan pelayanan publik yang responsif.

Kyai Khambali menilai, selama ini Polri kerap menjadi sasaran kritik berlebihan tanpa mempertimbangkan berbagai prestasi yang telah dicapai.

"Setiap ada kasus, langsung muncul tuntutan reformasi. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi atau hanya retorika politik elite?" ucap Kyai yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil.

Ia mengingatkan publik agar objektif menilai kinerja Polri. "Kurang elok kalau semua prestasi diabaikan hanya karena ulah satu-dua oknum," ujarnya.

Lebih lanjut, Kyai Khambali menyoroti beban berat yang harus ditanggung aparat, yang kerap menjadi 'tameng' di tengah kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat.

"Pejabat publik justru sering menghilang saat krisis, padahal mereka yang seharusnya berada di garis depan menjelaskan kebijakan. Polisi malah dijadikan tameng," sindirnya.

Meski begitu, Kyai Khambali tidak menutup mata akan perlunya perbaikan. Ia mendorong agar nilai-nilai HAM diperkuat dalam kurikulum pendidikan kepolisian, dan pembenahan internal terus dilakukan secara konsisten.

"Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah penguatan fungsi, pengawasan, dan pelayanan berbasis etika," tutup Kyai Khambali yang juga dikenal sebagai Inisiator Gerakan InsanPreneur dan Pengasuh Majelis Sholawat Ahlul Kirom.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Safari Kebangsaan “Polri Untuk Masyarakat dan Doa Polri Untuk Negeri” Digelar di Polres Padangsidimpuan

Polri Bentuk Tim Pokja Tindak Lanjuti Putusan MK

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri

Serdik Sespimmen Polri ke-65 KKP di Polrestabes Medan

Div Propam Polri Laksanakan Supervisi Fungsi Propam di Polresta Deli Serdang

Pimpin Apel Gabungan, Kapolda Sumut Tegaskan Pentingnya Profesionalisme dan Menjaga Marwah Polri