Skandal Mafia Solar di Karawang: Perwira Mabes Polri Diduga Jadi Pemilik Mobil Pengangkut BBM Subsidi

Baca Juga:

• Nenek 3 Cucu Melukis Kehancuran di Destinasi Hukum: "Bebaskan Putri Kami Dari Jarum Mata Mafia Beras Dan Oknum Penegak Hukum"
• Pertalite, Pertamax, hingga Solar Tiba di Madina, Ini Rinciannya
• Solar Langka di Sumut, Panglima KORSA: Copot Dirut Pertamina Jika Tak Mampu Tangani

Karawang – Skandal penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Karawang kembali menyeruak. Kali ini, praktik mafia solar yang sudah lama merugikan negara diduga melibatkan seorang perwira aktif Mabes Polri. Fakta mengejutkan ini terungkap saat awak media memergoki langsung aksi pengisian solar bersubsidi di SPBU 34.41316, Desa Duren, Kecamatan Klari, Rabu dini hari (10/9/2025).

Sebuah mobil boks bernopol B 8616 QJ kedapatan melakukan pengisian solar subsidi sebanyak 147 liter dalam sekali transaksi. Jumlah tersebut tidak wajar, sebab tangki standar mobil boks hanya berkapasitas puluhan liter. Setelah ditelusuri, kendaraan ternyata telah dimodifikasi dengan dua kempu berkapasitas 4 ribu liter.

Sopir Mengaku Hanya Pekerja

Sopir mobil, Adit, mengaku hanya pekerja lapangan.

> "Saya cuma pekerja, semua sudah difasilitasi bos," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kendaraan, turut ditemukan puluhan pelat nomor palsu dan barcode SPBU palsu yang digunakan untuk mengelabui sistem pengisian. Adit juga mengaku rutin memberi "uang pelicin" kepada operator SPBU.

> "Kalau isi Rp500 ribu, saya kasih tips Rp20 ribu ke operator," katanya.

Bos Mengaku Polisi Mabes

Kejutan besar terjadi saat Adit menghubungi atasannya. Dari sambungan telepon, seorang pria dengan lantang memperkenalkan diri sebagai AKP Nando dari Mabes Polri, Reskrim Unit 1.

> "Mobil itu milik saya. Kalau di Karawang baru dua hari jalan, di Jakarta sudah dua bulan. Solar ini nantinya untuk proyek perumahan di Bekasi," ujarnya tanpa rasa takut maupun malu.

Pernyataan itu sontak menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian. Jika benar, maka kasus ini bukan sekadar praktik mafia solar, melainkan keterlibatan langsung seorang perwira aktif yang diduga menjadi otak bisnis haram tersebut.

Ironisnya, saat temuan ini hendak dilaporkan ke Satreskrim Polres Karawang, awak media justru mendapati ruang piket sepi. Tak ada anggota berjaga, sebagian malah tertidur lelap.

Pakar Hukum: Kejahatan Berlapis

Pakar hukum pidana, Dr. Hendra Pratama, SH., MH., menilai kasus ini sebagai kejahatan serius.

> "Jika benar oknum polisi tersebut terlibat, ia tidak hanya melanggar hukum pidana umum terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pemalsuan dokumen, tetapi juga melanggar kode etik profesi serta mencederai kepercayaan publik. Aparat yang menjadi pelaku harus dihukum lebih berat," tegasnya.

Hendra mendesak kasus ini diusut tuntas oleh Propam Mabes Polri serta Kejaksaan, agar tidak berhenti pada level sopir atau operator SPBU.

> "Kalau dibiarkan, mafia solar yang melibatkan aparat bisa berkembang menjadi organized crime yang sulit diberantas. Negara bisa mengalami kebocoran energi dalam skala masif," tambahnya.

Pengamat Energi: Pengkhianatan terhadap Keadilan Energi

Pengamat energi dari Institute for Energy Studies, Ir. Bima Santosa, menyebut keterlibatan aparat dalam mafia solar berpotensi merusak distribusi energi nasional.

> "Solar subsidi seharusnya untuk nelayan, petani, dan transportasi publik. Ketika disedot mafia, rakyat kecil justru kesulitan. Dampaknya, biaya produksi naik, nelayan tak bisa melaut, dan harga bahan pokok terdampak," jelasnya.

Menurut Bima, kebocoran subsidi energi akibat mafia solar bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.

> "Kalau aparat sendiri ikut bermain, ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap keadilan energi. Negara harus segera bergerak dengan pengawasan digital dan penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Mafia Solar, Kanker Ekonomi yang Tak Kunjung Sembuh

Praktik mafia solar telah lama menjadi penyakit kronis yang merugikan negara. Namun jika benar seorang perwira Mabes Polri berada di balik jaringan ini, maka kasus tersebut merupakan pengkhianatan terhadap rakyat sekaligus penghinaan terhadap marwah institusi kepolisian.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nenek 3 Cucu Melukis Kehancuran di Destinasi Hukum: "Bebaskan Putri Kami Dari Jarum Mata Mafia Beras Dan Oknum Penegak Hukum"

Pertalite, Pertamax, hingga Solar Tiba di Madina, Ini Rinciannya

Solar Langka di Sumut, Panglima KORSA: Copot Dirut Pertamina Jika Tak Mampu Tangani

Skandal Aset USU: Siapa Mafia Kampus di Balik Agunan Rp228 Miliar?

Mafia Solar Sampali: Bisnis Ilegal yang Tak Tersentuh Hukum

LIPPSU : APBD SUMUT 2025 Dalam Bahaya Mafia Anggaran, Tim Asistensi Ilegal