DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
News
Baca Juga:Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya mengendalikan harga beras di pasaran dengan menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah melalui operasi pasar. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga beras agar kembali stabil dan terjangkau masyarakat.Hal tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Rakor turut dihadiri para kepala daerah se-Sumut.
"Secara umum, kita siapkan 15.700 ton beras dari Bulog untuk intervensi pasar. Beras ini akan dijual maksimal Rp13.100 per kilogram. Pemprov Sumut sudah menandatangani MoU dengan Bulog untuk pelaksanaan operasi pasar ini," kata Bobby.
Ia menambahkan, distribusi beras murah akan dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota, dengan target minimal 500 ton per daerah per bulan. Para kepala daerah diminta menyiapkan skema pasar murah bersama Bulog untuk mempercepat penyaluran.
Bobby juga menyoroti sejumlah komoditas pangan asal Sumut yang harganya naik akibat distribusi hasil panen lebih banyak ke luar provinsi, seperti Riau dan Aceh, sehingga pasokan untuk Sumut sendiri berkurang.
Senada, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Penyaluran dilakukan lewat pasar rakyat, koperasi desa, gerai pangan binaan pemerintah, BUMN sektor pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga ritel modern. Dengan strategi ini, target 600 ton per hari sudah terealisasi untuk mempercepat distribusi ke masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga memaparkan penerapan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal penduduk Indonesia. DTSEN akan menjadi acuan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat, agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
"Ke depan, BPS juga akan mengumpulkan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang lebih tepat," ujar Amalia.
Ia mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemutakhiran data DTSEN, yang dinilainya akan sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Rakor ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, serta sejumlah kepala daerah. Dari Pemprov Sumut hadir mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Dikky Anugerah, dan pejabat terkait lainnya.(Rel)
DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
News
Gus Irawan Kembali Nahkodai HKTI Sumut, Petani Jadi Fokus Utama
News
The Power of Small Acts Bersama Menciptakan Dampak yang Lebih Besar bagi MasyarakatIndonesiasumut24.coPerubahan positif tidak selalu dimul
Umum
Bupati Solok Terima Kunjungan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri
News
Presiden PTM Eksekutif Sumut H. Ikrom Helmi Nasution Lepas Datuk Bandar Alor Setar, Saling Bertukar Cenderamata
News
Kota Medan & Pulau Pinang Ukir Prestasi Bersama, Raih Penghargaan IMTGT 2026
News
Pasca Bencana, Dompet Dhuafa Resmikan Posyandu di Tapanuli TengahTapanuli Tengahsumut24.co Dompet Dhuafa meresmikan dua Posyandu yang diper
News
Kerjasama Kota Bersaudara Medan&ndashPulau Pinang 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh
News
KAWS Hadirkan KarakterKarakter Baru Bersama COMPANION dalam Koleksi UT Terbaru Tersedia mulai 14 SeptemberJakartasumut24.co 9 September 20
Umum
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Peraturan Daerah tentang Perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 disahkan h
News