Noel, dari Jokowi Mania Berakhir OTT KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (20/8/2025) malam. Ketua Umum Jokowi Mania itu ditangkap bersama sembilan orang lain dalam dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Baca Juga:

• Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda
• Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK
• KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

Pimpinan KPK menyebut Noel diduga meminta sejumlah uang sebagai syarat kelancaran proses sertifikasi K3. Penangkapan ini menjadi sorotan publik lantaran Noel dikenal sebagai aktivis '98 yang kemudian mendapat posisi strategis di pemerintahan.

Aktivis 98 sekaligus Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai kasus Noel memperlihatkan betapa aktivis juga rentan melakukan praktik korupsi ketika diberi kekuasaan. "Noel ditangkap saat bendera merah putih masih berkibar di halaman rumah warga. Ia tidak sabar melewatkan bulan HUT RI ke-80 untuk melakukan tindakan memalukan," kata Sutrisno, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, maraknya OTT menunjukkan adanya persoalan struktural dalam relasi pemerintah dan swasta. Sutrisno mengungkapkan, sering kali pihak swasta harus menyediakan dana hingga 20–30 persen dari nilai kontrak untuk diberikan kepada oknum penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum, mulai dari proses izin, pengerjaan proyek, hingga pemeriksaan akhir.

Kasus Noel juga dinilai menampar wajah Presiden Prabowo Subianto. "Sebagai Ketum Prabowo Mania, ulah Noel tidak bisa lagi hanya dianggap candaan. Ini sudah darurat," ujarnya.

Sutrisno mendorong Presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor. Selain itu, ia mengusulkan aturan yang membebaskan pihak swasta dari jeratan pasal suap jika terbukti menjadi korban pungutan liar atau pemerasan.

"Pungli dan pemerasan berbeda dengan suap. Jika swasta diperas, maka mereka harus dibebaskan dari jeratan hukum," kata Sutrisno.

KPK sejauh ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Noel dan sembilan orang lainnya yang ditangkap. Lembaga antirasuah itu berjanji akan mengumumkan konstruksi perkara secara lengkap setelah gelar perkara rampung.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda

Breaking News, Bupati Cilacap Kena OTT KPK

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi Kepada MRPTNI Dalam Forum SNPMB 2026