Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
- Di Depan DPRD Sumut, BNI Tegas Ingin Kasus Koperasi Swadharma Cepat Selesai
- Sinergi Pemimpin Daerah: Bobby Nasution dan Bupati Taufik Zainal Abidin Padati Stadion Utama Sumut, Nobar Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar
- Wakil Wali Kota Tanjungbalai Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih
MEDAN — Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Kota Medan tahun ini terasa beda. Bukan hanya sekadar acara seremonial, gerakan koperasi memilih cara unik: nonton bareng film The Sun Gazer: Cinta dari Langit lalu dilanjutkan dengan sarasehan atau diskusi seputar koperasi, Kamis (21/8/2025), di Cinepolis Plaza Medan Fair dan D'Palazz Café.
Film yang ditonton bukan sembarangan. Ceritanya mengangkat banyak pesan kehidupan, mulai dari pentingnya ekonomi syariah, bahaya judi online dan pinjaman ilegal, sampai semangat membangun UMKM melalui koperasi. Semua itu selaras dengan tema sarasehan: Tantangan Masa Kini Koperasi Kota Medan.
"Lewat film, kita bisa belajar tentang kebersamaan dan pengorbanan. Nilai ini sejalan dengan koperasi. Karena itu, setelah nobar kita langsung berdiskusi supaya ada langkah nyata untuk koperasi di Medan," kata Devis Abuimau Karmoy, Ketua Panitia Sarasehan sekaligus Ketua Koperasi Pers Indonesia, Rabu (20/8/2025).
Diskusi ini menghadirkan dua tokoh nasional, yakni Kamaruddin Batubara, Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sekaligus produser film The Sun Gazer, serta Irsyad Muchtar, tokoh koperasi dan jurnalis senior. Keduanya akan berbagi pengalaman agar koperasi tetap relevan di era digital.
Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Kepala Dinas, Benny Iskandar Nasution, bahkan dijadwalkan membuka sarasehan. "Nobar ini bukan sekadar hiburan. Ada pesan besar di balik film yang sangat penting bagi koperasi, terutama soal ekonomi syariah, bahaya judi online, dan pemberdayaan UMKM," jelasnya.
Jefrey Agustono Ariska, Bendahara Panitia yang juga Ketua Koperasi Pemudi Milenial dan Gen Z RI, berharap kegiatan ini bisa mendekatkan anak muda dengan koperasi. "Koperasi itu tidak kaku. Lewat film dan diskusi seperti ini, anak muda bisa lebih paham dan tertarik. Harapannya, koperasi bisa terus berkembang menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Selain jadi ajang silaturahmi antar koperasi di Medan, peserta juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan praktisi nasional, sekaligus membawa pulang pengetahuan baru untuk menguatkan koperasi. (*)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota