Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
Proyek pertama adalah kolam retensi USU yang dibangun tahun 2023 dengan anggaran Rp20 miliar. Pembangunan ini dikendalikan Topan Obaja Putra Ginting (TOP), saat itu menjabat Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Meski memiliki kapasitas tampung 9.450 m³ air, warga tetap mengeluhkan banjir di sekitar USU. Kornas menilai pemanfaatan lahan USU tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh kampus maupun masyarakat.
Proyek kedua adalah Gedung Kolaborasi UMKM Square USU dengan nilai kontrak Rp97,65 miliar. Kontrak dimenangkan PT Karya Bangun Mandiri Persada, dengan pagu awal Rp105 miliar dan HPS Rp99,14 miliar. Pada 2025, proyek kembali mendapat tambahan Rp19,05 miliar untuk sarana-prasarana, sehingga totalnya mencapai Rp116,7–122 miliar. Namun, hingga peringatan HUT RI ke-80 (17/8/2025), gedung tersebut belum rampung alias mangkrak.
"Pembangunan galeri UMKM tidak menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil. Yang dibutuhkan UMKM adalah pembinaan, permodalan, akses pasar, dan jaminan usaha. Artinya, sejak perencanaan proyek ini sudah bermasalah," tegas Sutrisno Pangaribuan, Alumni USU yang juga Presidium Kornas, Minggu (17/8).
Kornas juga menyoroti peran dua orang dekat Bobby yang ditugaskan mengawal proyek, yakni Topan Obaja Putra Ginting dan Alex Sinulingga. Keduanya alumni STPDN dan disebut sebagai "bestie" Bobby. "Hal ini memperkuat dugaan adanya bancakan bersama antara Bobby dan Muri," lanjut Sutrisno.
Menurut Kornas, KPK wajib memperluas penyelidikan terhadap proyek-proyek di USU. Apalagi Muri sudah pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional dan provinsi di Sumut. "Kasus ini bisa jadi pintu masuk, seperti ketika KPK membongkar jaringan korupsi Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho," kata Sutrisno.
Kornas menegaskan, jika ditemukan indikasi kerugian negara dari kedua proyek tersebut, maka KPK harus segera menindaklanjuti hasil audit BPK. "Jangan sampai anggaran besar dari APBD Kota Medan hanya menjadi bancakan elite, sementara rakyat tetap menderita dengan banjir dan UMKM tidak pernah berdaya," tutup Sutrisno.red2
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota