Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo
Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo
kota
Baca Juga:
- Wali Kota Tanjungbalai Temui Kepala Kanwil BPN Sumut, Bahas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah
- Sidak Puskesmas, Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Standar Pelayanan Sumatera Utara - Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan komitmennya dalam menjag
- Jalan Panyabungan–Muara Soma Makan Korban, H. Syahrir Nasution Desak Gubsu Segera Bertindak, Dana Perbaikan Diduga Sudah Ada
Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara ini menjadi bagian dari upaya percepatan penataan ruang yang terintegrasi, legal, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi perhatian dan koordinasi dari PUPR Provinsi. Evaluasi sinkronisasi tata ruang ini penting untuk segera dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan Kota Padangsidimpuan dapat berjalan dengan kepastian hukum," ungkap Walikota Letnan Dalimunthe saat Sambangi dan Rakor di PUPR Sumut
Lebih lanjut,Letnan Dalimunthe menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang sebagai fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Penataan ruang yang sinkron dan terlegitimasi, menurutnya, akan menjadi jaminan bagi para investor dalam menjalankan usaha secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
"Dokumen tata ruang yang jelas akan memberikan jaminan hukum bagi investor, menarik minat investasi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution juga tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota. Sinkronisasi tata ruang menjadi salah satu komponen penting agar arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Ir. Tukkot Erika Friska, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengagendakan evaluasi sinkronisasi tata ruang Kota Padangsidimpuan dalam waktu dekat.
"InsyaAllah kami akan melakukan pengevaluasian pada hari Kamis atau Jumat pekan ini. Kami memahami urgensi dari permohonan ini dan akan segera menindaklanjutinya agar tidak terjadi keterlambatan," ujar Ir. Erika.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap agar proses evaluasi ini dapat mempercepat sinkronisasi dokumen penataan ruang dengan arah kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan kota dapat berlangsung sesuai koridor hukum dan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kualitas pelayanan publik.
Dalam kunjungan tersebut, Walikota Padangsidimpuan turut didampingi oleh Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, ST, MM; Kepala Bidang Penataan Ruang, Liana Meliaty Gultom; serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Ery Silvana Siregar.zal
Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo
kota
Polda SumutKejati Sumut Teken MoU, Wujudkan Penegakan Hukum Profesional Tanpa Praktik Transaksional
kota
sumut24.co ASAHAN, Puluhan massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan kembali turun ke jalan, Selasa (28/7/2026).
News
sumut24.co MEDAN, Ketidakpastian ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan, perubahan pola kerja, serta bertambahnya tanggung jawab keluarga te
kota
BNNP SUMUT Gagalkan Peredaran Sabu di Kawasan Helvetia Medan 8 Kg Sabu Disita.
kota
Bunda Yin Gerindra Sumut Siap Dukung Tani Merdeka Indonesia Kawal Ketahanan Pangan Prabowo
kota
Kepala KUA Sunggal Serahkan SK Kepengurusan BKM Masjid AlIkhlas Medan KrioMedansumut24.co Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungg
News
Teguh Santosa Perjelas Pernyataan Prabowo Soal &lsquoLondo Ireng&rsquo
kota
MEDAN Sumut24.co Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan mendas
News
MEDAN Sumut24.co Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 20262031 resmi dilantik di Gedung B
Politik