Bobby Diminta Batalkan Penunjukan Pejabat Non-Spesifik, Sutrisno: Jika Dipaksakan Celah Korupsi Di Sumut Semakin Terbuka

Medan -Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, seharusnya mengevaluasi dan membatalkan penunjukan pejabat yang tidak memiliki latar belakang ilmu spesifik sesuai dengan jabatan yang diemban.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka
• Berulang Berganti Kasat dan Kapolsek, Balga Tidak Tersentuh, Tetap Eksis Edarkan Narkoba d Bilah Hilir
• Pejabat Tinggi Sumut Dijadwalkan Hadiri Rakerda JMSI Sumut dan Pelantikan JMSI Sergai-Tebing Tinggi

Pengisian jabatan strategis di instansi teknis tak cukup hanya mengandalkan kemampuan manajerial atau administratif semata. Dibutuhkan sosok yang tidak hanya mampu mengelola birokrasi, tapi juga memiliki keahlian teknis untuk menganalisis, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan—khususnya di bidang infrastruktur, kata Sutrisno Pangaribuan sesepuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara kepada wartawan saat dimintai komentarnya, Selasa(5/8).

Penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keilmuan bidangnya, seperti di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, justru berisiko besar menciptakan kesalahan dalam pengambilan keputusan serta membuka peluang penyalahgunaan anggaran.

Sudah saatnya prinsip meritokrasi dan profesionalitas ditegakkan. Reformasi birokrasi akan sulit tercapai jika jabatan teknis terus diisi oleh figur yang tidak kompeten secara substansi, hanya karena alasan kedekatan atau loyalitas, tegas Sutrisno ex anggota DPRD Sumut lagi.

Pasalnya dugaan praktik korupsi di Sumatera Utara diyakini sulit diberantas secara tuntas. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah sistem perekrutan pejabat yang dinilai tidak layak dan jauh dari prinsip profesionalitas.

Alih-alih sejumlah pejabat justru diduga dipilih karena kedekatan emosional dengan atasan. Penempatan berbasis hubungan personal ini membuka celah besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di tubuh birokrasi pemerintahan Sumut.

Kondisi ini memperlemah daya tahan institusi dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur negara di daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui, Plt Kadis PUPR Pemprovsu Hendra Dermawan Siregar jelas bukan memiliki ilmu tehknis sipil, ungkap Sutrisno.

Begitu juga Kadis Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, yang tidak memiliki dasar akademik di bidang pendidikan. Keduanya merupakan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), bukan lulusan bidang spesifik yang seharusnya menopang jabatan teknis yang kini mereka duduki.

Lanjut Sutrisno mengatakan, penunjukan pejabat yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi instansinya ini menimbulkan pertanyaan besar. Gubernur Sumut Bobby Nasution pun diduga turut andil dalam menciptakan situasi yang rawan penyalahgunaan wewenang, dengan menempatkan figur-figur yang dinilai tidak kompeten secara teknis, bebernya.

Akibatnya, para pejabat ini diyakini tak memiliki pemahaman yang memadai mengenai seluk-beluk teknis pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan sistem pendidikan. Situasi tersebut membuka peluang besar terjadinya celah-celah korupsi, karena lemahnya kontrol dan pemahaman terhadap pelaksanaan program kerja yang berbasis teknis.

Hingga berita ini sangat disayangkan kedua pejabat saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/8) tak merespons panggilan selulernya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka

Berulang Berganti Kasat dan Kapolsek, Balga Tidak Tersentuh, Tetap Eksis Edarkan Narkoba d Bilah Hilir

Pejabat Tinggi Sumut Dijadwalkan Hadiri Rakerda JMSI Sumut dan Pelantikan JMSI Sergai-Tebing Tinggi

Sok Gercep, Padahal Loak

Wali Kota Tanjungbalai Lantik 16 Pejabat, Tekankan Kinerja dan Inovasi untuk Wujudkan Tanjungbalai EMAS

Pelantikan 18 Pejabat, Sekda Tekankan Amanah dan Profesionalisme ASN