Tekan Angka Pengangguran,, DPRD Medan Minta Pemko Permudah Birokrasi Investasi

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis
• Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan
• DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, H. Iswanda Ramli, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Salah satunya, dengan mempermudah birokrasi kepada para pengusaha untuk bisa berinvestasi di Kota Medan.

Dikatakan Ketua Partai Demokrat yang akrab disapa Nanda itu, kemudahan birokrasi dan kepastian dalam berinvestasi itu akan membuat para investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Medan. Dengan begitu, lapangan kerja di Kota Medan akan semakin terbuka lebar sehingga mampu menyerap banyak warga Kota Medan sebagai tenaga kerja.

"Kita ingin lapangan kerja di Kota Medan meningkat signifikan supaya angka pengangguran di Kota Medan bisa turun signifikan. Caranya bagaimana? Tentu dengan mendatangkan para investor. Namun, investor butuh kepastian dan keamanan saat berinvestasi. Itu sebabnya Pemko Medan harus memberikan berbagai kemudahan agar para investor mau berinvestasi di Kota Medan, salah satunya dengan memangkas birokrasi," ucap Nanda, Selasa (29/7/2025).

Nanda Ramli pun turut menyikapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan adanya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di perkotaan. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, tentunya kemungkinan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan tersebut juga terjadi di Kota Medan.

"Kalau angka pengangguran meningkat, sudah pasti angka kemiskinan juga meningkat, itu pasti berbanding lurus. Untuk itu, lapangan kerja harus diperluas supaya angka pengangguran dan kemiskinan bisa menurun. Sementara, menumbuhkan investasi di adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja," ungkapnya.

Nanda Ramli mengatakan, tren peningkatan angka pengangguran memang sedang terjadi, meskipun Pemko Medan belum merilis data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2025.

"Tapi kita bisa melihat dari banyaknya pengaduan warga yang di PHK yang kami terima di Komisi II DPRD Medan. Masalah tingginya pegawai yang di PHK ini harus menjadi perhatian kita, sebab itu salah satu barometer bahwa saat ini angka pengangguran di Kota Medan sedang terus bertambah," ujarnya.

Ditegaskan Nanda, selain bertanggungjawab untuk mendatangkan banyak investor ke Kota Medan guna meningkatkan lapangan kerja, Pemko Medan juga harus terus berfokus dalam memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang berstatus sebagai pencari kerja.

"Kemarin kita sempat tanya kepada Disnaker Medan, katanya anggaran untuk pelatihan-pelatihan kerja itu banyak dipangkas karena efisiensi. Padahal di tengah maraknya PHK seperti saat ini, Pemko Medan harusnya meningkatkan anggaran untuk pelatihan kerja," tegasnya.

Menurut Nanda, pelatihan kerja bukan hanya bertujuan untuk memberikan skill kepada pencari kerja agar siap untuk dipekerjakan. Akan tetapi, pelatihan kerja juga sangat penting untuk menyiapkan para wirausaha baru.

"Para wirausaha baru ini nantinya bisa membuat usaha dalam skala kecil. Saat usahanya sudah berkembang, dia justru dapat membuka lapangan kerja bagi para pencari kerja," pungkasnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027

DPRD Medan Gelar Paripurna Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden

Setelah 9 Tahun Diperjuangkan, RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas 2026