KPK Diminta Tuntaskan Dugaan Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Tambang Maluku Utara

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif
• Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana
• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Medan— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menunjukkan keberanian dan konsistensi dalam menindaklanjuti fakta-fakta persidangan kasus korupsi Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK), khususnya terkait dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

Permintaan itu disampaikan oleh Fungsionaris PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan, yang juga merupakan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Rabu (23/7/2025). Menurut Sutrisno, KPK hingga saat ini belum pernah memanggil atau memeriksa Bobby, meskipun namanya sempat disebut dalam persidangan AGK, khususnya terkait istilah "Blok Medan".

"Fakta tentang 'Blok Medan' muncul dalam kesaksian Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, dalam persidangan pada Agustus 2024 lalu. Namun KPK belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan bahwa seluruh fakta persidangan yang memiliki potensi menjadi perkara baru akan menjadi perhatian lembaga. Bahkan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut laporan masyarakat mengenai "Blok Medan" telah diterima melalui unit Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan sedang dikaji oleh kedeputian Informasi dan Data (INDA).

Sutrisno menyebut bahwa pihak Abdul Ghani Kasuba, melalui kuasa hukumnya, telah mengakui adanya pertemuan antara AGK dan keluarga Bobby Nasution pada 2023. Pertemuan itu melibatkan istri AGK, anaknya Nazlatan Ukhra Kasuba, serta Kepala Dinas ESDM dan orang dekat AGK, Muhaimin Syarif, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Namun hingga AGK divonis bersalah dan wafat dalam tahanan pada 14 Maret 2025 lalu, KPK belum pernah memeriksa Bobby Nasution. Hal ini dinilai menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

"KPK digdaya terhadap koruptor dari berbagai kalangan. Namun dalam kasus ini, KPK seolah kehilangan keberanian untuk memeriksa pihak yang namanya disebut dalam persidangan," tegas Sutrisno.

Ia juga menyinggung kasus dugaan suap yang menjerat Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal sebagai orang dekat Bobby. KPK dinilai hanya berani memeriksa ASN di Madina dan Padangsidimpuan yang memberikan proyek kepada perusahaan tertentu, namun tidak menyentuh aktor utama yang diduga memberi perintah.

Sutrisno meminta KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan tidak tunduk pada kekuasaan. "Kalau KPK tidak berani memanggil dan memeriksa yang diduga menjadi aktor intelektual, maka kepercayaan publik akan hilang. KPK harus berani atau dibubarkan," katanya.

KPK hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atas desakan tersebut.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Bobby Nasution Apresiasi Siswi Peraih Emas Olimpiade Matematika Asia, Beri Beasiswa hingga Tablet Belajar