Internal Moot Court Competition Jilid VIII Resmi Digelar: Perebutkan Piala Kajati Sumut dan Piala Dekan FH UMSU

Baca Juga:

• Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara
• Wakajati Sumut Ingatkan Jajaran Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik
• Kasus Korupsi 52,5 Milyar : Kajatisu Baru Buka Suara, Kasus Hibah KONI Asahan Bakal Diusut Lagi ?

Medan– Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU) kembali menyelenggarakan ajang prestisius Internal Moot Court Competition (IMCC) Jilid VIII, yang resmi dibuka hari ini di Auditorium UMSU. Kompetisi yang berlangsung selama lima hari, mulai 22 hingga 26 Juli 2025, ini memperebutkan dua trofi bergengsi: Piala Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Piala Dekan FH UMSU.

Acara pembukaan berlangsung khidmat dan penuh semangat, dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum UMSU, Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., yang menegaskan pentingnya pelatihan praktik hukum melalui simulasi peradilan semu.

> "Kompetisi ini bukan sekadar ajang lomba, tetapi juga wadah strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi calon penegak hukum yang berintegritas dan profesional," ujar Dr. Faisal dalam sambutannya.

Turut hadir mendampingi beliau, Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H, M.H dan Wakil Dekan III Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H, yang menunjukkan dukungan penuh pimpinan fakultas terhadap peningkatan prestasi dan kapasitas mahasiswa hukum.

Komitmen Lintas Lembaga

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari lembaga penegak hukum di Sumatera Utara, antara lain:

Ahmad Hayyu Wali, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Kapten Inf. Sugino, perwakilan dari Kodim 0201/Medan

AKP Ahmad Albar, perwakilan dari Polrestabes Medan

Kehadiran mereka memperkuat sinergi antara akademisi dan praktisi hukum dalam membentuk generasi muda yang siap terjun ke dunia hukum secara profesional.

FGD: Ruang Diskusi Kritis Mahasiswa Hukum

Selain kompetisi peradilan semu, rangkaian IMCC Jilid VIII juga menghadirkan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas isu-isu aktual penegakan hukum di Indonesia. Hadir sebagai narasumber:

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., pakar hukum pidana dan dosen senior

Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.Hum., akademisi dan pemerhati keadilan sosial

FGD ini menjadi wadah refleksi dan edukasi mendalam bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya integritas dalam praktik hukum, terutama di tengah tantangan perubahan sosial dan hukum nasional.

Simulasi Peradilan Pidana Lengkap

Kompetisi IMCC Jilid VIII diikuti oleh berbagai tim mahasiswa lintas angkatan FH UMSU yang bersaing dalam simulasi peradilan pidana secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan hingga pembacaan putusan. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UMSU sebagai penyelenggara utama.

Ketua KPS FH UMSU dalam keterangannya menyampaikan bahwa IMCC merupakan "bukan sekadar uji kemampuan teknis, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam diri mahasiswa hukum."

Komitmen FH UMSU untuk Mencetak Jurist Muda Berkualitas

Dengan semangat kompetitif dan atmosfer edukatif yang kuat, IMCC Jilid VIII menjadi representasi nyata komitmen FH UMSU dalam mengembangkan pendidikan hukum yang berbasis praktik, riset, dan nilai-nilai Islam. Harapannya, ajang ini mampu melahirkan generasi jurist muda yang tangguh, cakap, dan siap mengawal keadilan di tengah masyarakat.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

Wakajati Sumut Ingatkan Jajaran Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Kasus Korupsi 52,5 Milyar : Kajatisu Baru Buka Suara, Kasus Hibah KONI Asahan Bakal Diusut Lagi ?

LBH Keadilan Setara Jajaki Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Lapas Tanjungbalai Asahan

Dirut Perumda Tirtanadi Sumut Ardian Surbakti dan Kajatisu Harli Siregar Teken MoU Penanganan Perkara DATUN

JMSI Sumut Apresiasi Gebrakan Kajati Harli Siregar dalam Penegakan Hukum