Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:
- 27 Kepala Sekolah Baru Dilantik, Bupati Putra Mahkota Alam: Kepala Sekolah Jangan Hanya Duduk di Jabatan, Harus Bawa Perubahan
- Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan
- Bunda Literasi Asahan Lantik Pengurus Kecamatan Meranti, Tekankan Penguatan Budaya Baca
Deli Serdang – Kejadian penyegelan gerbang sekolah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang oleh Bupati dan Wakil Bupati setempat menuai gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Tindakan itu dinilai mencederai hak dasar warga negara atas pendidikan, yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Ketua DPD HIKMA Sumut H Syahrir Nasution yang juga Putra Batang Natal, dalam pernyataannya, mempertanyakan tingkat pemahaman Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. "Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak dasar rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini bukan soal aturan teknis, tapi soal masa depan bangsa," tegasnya.
Menurutnya, tindakan menyegel sekolah justru mencerminkan gaya kepemimpinan yang arogan dan tidak memiliki nurani. Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya bentuk pembodohan rakyat, tapi juga mengkhianati semangat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
"Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang mendorong peningkatan taraf hidup rakyat melalui program Sekolah Rakyat. Tetapi di Deli Serdang, justru terjadi tindakan sebaliknya, yang bertolak belakang dengan visi Presiden," ujarnya.
Pernyataan ini menyiratkan keprihatinan mendalam atas tindakan pejabat daerah yang dinilai bertindak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan pendidikan masyarakat. Bahkan, ia menyebut bahwa seolah-olah Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tak memiliki latar belakang pendidikan, atau bahkan nurani berdasarkan nilai-nilai agama yang dianutnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri, segera turun tangan menyikapi persoalan ini agar tidak menjadi preseden buruk di daerah lain.red2
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota