Ormas Pendidikan di Sumut Tolak Sekolah Lima Hari, Surati Gubernur

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asaha Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Wujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Rakyat
• Transformasi di Balik Jeruji: Menakar Asa 62 Tahun Bakti Pemasyarakatan
• Women Leader Festival 2026, Menggaungkan "She Power The Crisis" di Medan

Medan – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) pengelola pendidikan di Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap kebijakan pengurangan hari belajar menjadi lima hari dalam sepekan. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan ditembuskan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Dalam surat bertanggal 9 Juli 2025 itu, lima ormas pendidikan yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak penerapan sistem lima hari sekolah. Kelima ormas tersebut adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Majelis Pendidikan Al Washliyah, Majelis Pendidikan Muhammadiyah, LP Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan Majelis Pendidikan Al Ittihadiyah.

Mereka menilai kebijakan sekolah lima hari akan mengganggu pola pembinaan karakter siswa yang selama ini diterapkan dalam kurikulum masing-masing lembaga berbasis keagamaan.

"Kami tetap melaksanakan pembelajaran enam hari karena pembinaan karakter yang selama ini telah ada dalam kurikulum ormas kami tidak bisa serta-merta disesuaikan dengan kebijakan nasional," bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Para pimpinan ormas pendidikan ini menyampaikan aspirasi mereka sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 3 Juli 2025 lalu di Aula Kantor Gubernur Sumut. Dalam FGD itu, salah satu bahasan utama adalah rencana implementasi kebijakan sekolah lima hari.

Mereka menegaskan bahwa tanpa kajian komprehensif dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan karakter di sekolah-sekolah berbasis nilai keagamaan.

"Pendidikan karakter tidak optimal bila pelaksanaan pendidikan hanya dilakukan selama lima hari," tegas para penandatangan surat yang terdiri dari pimpinan lima organisasi pendidikan besar di Sumatera Utara.

Surat tersebut telah diterima secara resmi oleh pihak Gubernur Sumut pada 11 Juli 2025, sebagaimana terlihat dari cap dan tanda tangan penerimaan yang tertera.

Para ormas pendidikan berharap agar Pemprov Sumut mempertimbangkan aspirasi mereka demi keberlanjutan kualitas pendidikan di Sumatera Utara yang berlandaskan nilai-nilai moral dan karakter.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Asaha Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Wujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Rakyat

Transformasi di Balik Jeruji: Menakar Asa 62 Tahun Bakti Pemasyarakatan

Women Leader Festival 2026, Menggaungkan "She Power The Crisis" di Medan

Bobby Nasution Dorong Perempuan Seimbangkan Peran Rumah Tangga dan Ruang Publik

Peringati Hari Bumi Sedunia, PLN UID Sumut Tanam Pohon di Tapanuli Tengah Melalui Program “Roots of Energy”

Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Sertijab Sejumlah Jabatan Strategis, Putra Sumatera Utara Jabat Kapendam