Ommbak Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Pungli Kenaikan Pangkat Guru dan Penempatan CPNS di Kanwil Kemenag Sumut

Baca Juga:

• Ka PusKesmas Bosar Maligas Diduga Pungli Uang Akreditas
• Aksi Pungli Parkir di Sibuhuan Terbongkar, Satreskrim Polres Palas Amankan Dua Pria Beserta Uang Tunai
• Kemenag dan Pemko Tanjungbalai Ajak Warga Cek Arah Kiblat Lewat Fenomena Rashdul Kiblat

Medan – Ketua Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (Ommbak) Sumatera Utara, Rozi Albanjari, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara. Dugaan ini mencuat terkait proses kenaikan pangkat guru dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan 2025.
Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya dugaan pungli terstruktur dalam proses kenaikan pangkat guru. Untuk guru dengan pangkat Golongan IVb, diduga dimintai biaya mencapai Rp 9 juta. Sementara itu, untuk kenaikan pangkat biasa, pungutan bervariasi antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. Praktik ini disinyalir dilakukan secara "berjamaah" oleh ketua tim kepegawaian beserta staf di berbagai rayon kabupaten/kota di bawah Kanwil Kemenag Sumut.
Tak hanya itu, dugaan pungli juga menyasar CPNS baru angkatan 2025. Para CPNS ini disebut-sebut harus membayar antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta untuk mendapatkan penempatan di lokasi strategis dan dekat, seperti Deli Serdang, Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan Langkat.
"Modusnya, kalau tidak 'mengurus' atau membayar, mereka akan ditempatkan di daerah pelosok dengan alasan sudah bersedia ditempatkan di mana saja," ungkap seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan. Sumber tersebut juga menambahkan bahwa mayoritas CPNS yang berhasil ditempatkan di daerah strategis adalah kerabat atau saudara dari oknum Kanwil dan ketua tim kepegawaian.
Jual Beli Jabatan dan Klaim "Bekingan" Pejabat Tinggi
Selain dugaan pungli, mencuat pula informasi mengenai praktik jual beli jabatan untuk pelantikan pejabat eselon IV di Sumatera Utara. Proses pelantikan ini diduga dipaksakan tanpa melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang seharusnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, para oknum yang terlibat dalam dugaan praktik ilegal ini dikabarkan kerap mengatasnamakan seorang Wakil Menteri sebagai "bekingan" mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan wewenang dan impunitas dalam praktik-praktik tersebut.
Masyarakat dan berbagai pihak menuntut agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan pungli dan praktik jual beli jabatan ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kepegawaian di lingkungan pemerintahan menjadi prioritas utama demi terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat. atas persoalan tersebut Kanwil Kemenag Sumut Qosbi dikonfirmasi belum menjawab tentang hal tersebut.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ka PusKesmas Bosar Maligas Diduga Pungli Uang Akreditas

Aksi Pungli Parkir di Sibuhuan Terbongkar, Satreskrim Polres Palas Amankan Dua Pria Beserta Uang Tunai

Kemenag dan Pemko Tanjungbalai Ajak Warga Cek Arah Kiblat Lewat Fenomena Rashdul Kiblat

Sekda Pakpak Bharat Resmi Membuka Orentasi PPPK, Di Ikuti 22 Orang Peserta

Dugaan Pungli Beli Bangku Rp1,5 Juta Mencuat di SMAN 1 Kisaran : Orang Tua Heran Anak Zonasi Tak Lulus, Pihak Sekolah Bantah

Oknum HRD PT BIG Diduga Mengetahui Gaji Ratusan Buruh PT BIA Dipungli Rp10 Ribu dan Buruh Aktif Diwajibkan Menandatangani Surat Pengunduran Diri Sepih