LIPPSU Desak Golkar Copot Erni dari Ketua DPRD Sumut: Pernyataan Tentang 4 Pulau Dinilai Bahayakan Stabilitas Regional.

Baca Juga:

• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis
• Spanduk “Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh” Muncul di Simpang Surabaya
• Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

Medan - Pernyataan kontroversial Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Aryanti Sitorus, soal klaim terhadap empat pulau sengketa di wilayah perbatasan Aceh-Sumut, menuai badai kritik. Kali ini, desakan keras datang dari Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), yang meminta DPD Partai Golkar segera mencopot Erni dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Sumut.

Ketua LIPPSU, Azhari AM Sinik, menyebut pernyataan Erni sebagai bentuk blunder politik yang fatal dan buta sejarah. Ia menilai pernyataan tersebut tidak hanya ahistoris dan tidak berdasar hukum, tetapi juga memperkeruh relasi antarprovinsi dan berpotensi membangkitkan ketegangan identitas.

"Pernyataan Ibu Erni itu menghapus sejarah penting Kesepakatan 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut, yang kala itu didukung langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Ini bukan dokumen biasa, tapi bagian dari upaya rekonsiliasi nasional dan stabilisasi kawasan pascareformasi," ujar Azhari kepada wartawan, Minggu, (15/6).

Abaikan Putusan Mahkamah Agung

LIPPSU juga menilai Erni tidak memahami atau mengabaikan fakta hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 01.P/HUM/2013, sudah dinyatakan dengan tegas bahwa pulau-pulau tersebut tidak masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara.

"Ketika MA sudah menyatakan, kenapa Ketua DPRD justru menyuruh pihak Aceh menggugat ke PTUN? Ini menunjukkan kebodohan dan keengganan membaca konstitusi secara utuh atau mungkin ketidaktahuan atas sistem hukum kita," lanjut Azhari.

Emosional, Bukan Sikap Negarawan

Alih-alih menenangkan situasi, menurut LIPPSU, Erni justru menunjukkan sikap emosional dan mengeluarkan pernyataan yang dapat menyulut kembali bara konflik identitas dan wilayah yang telah lama mereda dan mepropaganda situasi masyarakat pro dan kontra.

"Seorang Ketua DPRD seharusnya merangkul dan menjembatani, bukan memprovokasi. Posisi politik setinggi itu menuntut sikap kenegarawanan, bukan asal bicara," tegasnya.

Ancaman bagi Harmonisasi Antarprovinsi

Azhari juga memperingatkan bahwa pernyataan Ketua DPRD Sumut itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Narasi pengingkaran terhadap wilayah Aceh bisa ditangkap sebagai bentuk kolonialisasi administratif oleh Sumatera Utara.

"Ini bisa memicu respons keras di akar rumput. Kita sudah lelah dengan konflik sektarian. Jangan biarkan api kecil dinyalakan kembali oleh elit yang ketidaktahuan dan tak paham history," ujarnya.

Desakan Mundur dan Evaluasi Golkar

LIPPSU secara terbuka mendesak Partai Golkar melakukan evaluasi internal terhadap kepemimpinan Erni. Menurut Azhari, partai besar seperti Golkar harus menunjukkan bahwa mereka berpihak pada kepemimpinan yang cerdas dan stabil, bukan yang mengundang gejolak.

"Kami minta Ketua DPD Golkar Sumut, bahkan DPP, segera menanggapi ini. Jika tidak ada respons, ini bisa berdampak serius terhadap citra partai kedepan," tutup Azhari kepada Wartawan. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Spanduk “Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh” Muncul di Simpang Surabaya

Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027

DPRD Medan Gelar Paripurna Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden