Mantan Camat Minta Penebangan Mahoni di Denai Kuala Diusut

Baca Juga:

• GMPN Sumut Desak Kejati Tangkap Oknum Pelaku Pungli 30% Tunjangan Dacil di Nias Selatan
• PB HMI : Kejati DKJ Usut Tuntas Keterlibatan Iwan Ginting Dalam Kasus Jaksa Azam
• GERBRAK Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Citraland di Lahan HGU PTPN II

Lubukpakam – Penebangan pohon mahoni di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, menuai sorotan. Mantan Camat Pantai Labu, ES, mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kegiatan yang diduga ilegal dan tanpa dokumen resmi dari instansi terkait.

Penebangan tersebut diduga dilakukan tanpa izin dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Kehutanan. Kasus ini memicu pertanyaan publik terkait kemungkinan keterlibatan pejabat desa dan kecamatan dalam kegiatan yang melanggar hukum tersebut.

"Usut tuntas ini. Kok Dinas Lingkungan diam saja? Sepanjang jalan itu sudah hampir habis pohon mahoni ditebang. Mana camatnya, kenapa tidak diawasi?" tegas ES saat dimintai tanggapannya, Jumat (23/5).

Sebelumnya, Kepala Desa Denai Kuala telah membantah tudingan penjualan kayu ilegal yang mencuat di media daring. Namun demikian, ES menilai bantahan itu belum cukup untuk menghentikan proses investigasi.

Menurutnya, pohon mahoni merupakan tanaman penghijauan yang ditanam dengan jerih payah dan memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Kalau pun mau cari uang, tidak harus menebang mahoni. Capek loh dulu menanamnya," ujarnya dengan nada sedih.

Ia menyebut, pohon mahoni mampu mengurangi polusi udara hingga 69 persen, berfungsi sebagai pelindung dan filter udara, serta memiliki manfaat pengobatan, seperti untuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan malaria. Selain itu, akarnya juga berperan dalam mencegah erosi dan menjaga kualitas tanah.

ES berharap penegakan hukum berjalan tegas dan transparan. Ia mengajak semua pihak menjaga kelestarian lingkungan.

"Jangan asal tebang saja. Kita jaga bersama manfaat pohon mahoni ini untuk masyarakat," pungkasnya.Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GMPN Sumut Desak Kejati Tangkap Oknum Pelaku Pungli 30% Tunjangan Dacil di Nias Selatan

PB HMI : Kejati DKJ Usut Tuntas Keterlibatan Iwan Ginting Dalam Kasus Jaksa Azam

GERBRAK Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Citraland di Lahan HGU PTPN II

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tuntut Pemeriksaan Dugaan Korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut

Istri Purnawirawan Polri Minta Polda Sumut Usut Kasus Penipuan yang di SP3

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Program PSR di Labura, Libatkan Dana Rp1,6 Miliar