Peringatan May Day 2025, Komisi II DPRD Medan : Kesejahteraan Buruh Harus Jadi Prioritas Utama

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box
• Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh setiap 1 Mei, Ketua Komisi II DPRD Medan, H.Kasman bin Marasakti Lubis menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh buruh dan pekerja yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial khususnya di Kota Medan.

Dalam keterangannya, Kasman yang juga Ketua DPD PKS Kota Medan ini, menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan buruh, khususnya di tingkat lokal. Ia menyoroti masih banyaknya persoalan ketenagakerjaan di Kota Medan yang harus segera diatasi.

"Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas utama. Kami menerima banyak aspirasi dari pekerja yang mengeluhkan rendahnya upah, jam kerja yang tidak manusiawi, serta belum optimalnya perlindungan tenaga kerja, terutama sektor informal dan buruh harian lepas," ujar kepada wartawan di Medan, Kamis (01/05/2025).

Pihaknya mendorong Pemko Medan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak buruh, termasuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu, dimomentum hari buruh ini, pihaknya meminta agar Pemerintah Kota serius dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi warga Medan.

"Momentum Hari Buruh ini harus menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Kami mengajak semua pihak—pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja—untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi keadilan dan kesejahteraan buruh di Kota Medan," tegasnya.

Terkait pekerja informal di Kota Medan, pihakya menilai perhatian terhadap pekerja informal di Kota Medan masih sangat minim, padahal mereka bekerja tanpa kepastian pendapatan, tanpa jaminan sosial, dan dengan risiko kerja yang tinggi.

"Hari Buruh tidak hanya milik pekerja formal. Kita harus ingat, ada ribuan pengemudi ojol di Medan yang setiap hari bekerja keras tanpa perlindungan ketenagakerjaan. Mereka rentan terhadap kecelakaan, pendapatan yang tidak menentu, bahkan tidak memiliki jaminan kesehatan atau hari tua," katanya.

Pihaknya juga mendorong agar Pemko Medan menyusun kebijakan perlindungan bagi pekerja informal, termasuk dengan mendorong kemitraan yang adil antara aplikator dan pengemudi ojol. Selain itu, pemerintah kota juga perlu memfasilitasi pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal.

"Sudah saatnya Kota Medan memiliki program perlindungan bagi pekerja informal. Kami mendorong adanya skema insentif, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial bagi para pengemudi ojol dan pekerja lepas lainnya. Jangan sampai mereka terus-menerus berada dalam ketidakpastian," ujarnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga