Menziarahi Sang Penyambung Lidah Rakyat, Abdullah Rasyid: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah
BLITAR, SUMUT24.CO Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Media, Ir. Abdullah Rasyid, M.E., melaksanakan zi
News
Baca Juga:
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemko Medan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Kamis (27/3/2025).
Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menerima langsung LKPD Unaudited Pemko Medan tersebut. Sebelum penyerahan dilakukan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima.
BPK RI Perwakilan Sumut selanjutnya akan memeriksa LKPD Unaudited TA 2024 Pemko Medan tersebut. Selain Pemko Medan, ada 18 Kabupaten / Kota yang di Sumatera Utara juga menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 yakni Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemko Pematangsiantar, Pemko Tebingtinggi dan Pemko Tanjungbalai.
Kemudian, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Batubara, Pemkab Dairi, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Nias, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Mandailing Natal dan Pemkab Nias Utara.
Usai menyerahkan LKPD tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari representasi bahwa pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Pemko Medan benar-benar sudah terlaksana dengan baik.
"Selain itu pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sehingga ke depannya pengelolaan keuangan daerah bisa lebih arif untuk menghasilkan berbagai program demi kesejahteraan warga Kota Medan," kata Rico Waas.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang mengatakan, setelah BPK RI menerima Laporan LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota, maka sesuai amanat UU, BPK RI Perwakilan Sumut akan menyelesaikan pemeriksaan LKPD tersebut selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterima.
Setelah dilakukan pemeriksaan, jelas Paula Henry, nantinya akan dihasilkan LHP Audited yang menentukan apakah Pemerintah Daerah tersebut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tidak.
"Ada beberapa hal terjadinya kendala untuk memperoleh WTP antara lain pembatasan lingkup, melanggar Standar Akuntansi Pemerintah dan tidak lengkap dalam menyajikan data," sebutnya. (Rel)
BLITAR, SUMUT24.CO Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Media, Ir. Abdullah Rasyid, M.E., melaksanakan zi
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Pesta Oang Oang ( suka cita ) di peringati setiap tahunnya di kabupaten Pakpak Bharat, giat tersebut di gelar di
News
sumut24.co MEDAN, Polrestabes Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengungkap kas
kota
Dua tokoh Asia Dua dunia yang berbeda Satu visi tentang inklusivitas.
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus memperkuat langkah penanggulangan stunting melalui Gerakan Aksi Bergizi di Se
News
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Peringatan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat yang ke 23Tahun, yang dilaksanakan setiap tahunnya pada tgl 28 Juli.
News
Polres Padangsidimpuan Bergerak Cepat! Empat Terduga Pelaku Pembacokan Mahasiswa Ditangkap, Satu Masih Diburu
kota
Perang Melawan Rokok Ilegal! Polres Padang Lawas Serahkan Dua Kasus ke Bea Cukai Sibolga
kota
Polres Padang Lawas Bantah Isu Dugaan Penerimaan Uang oleh Penyidik, Tegaskan Informasi Viral di Media Sosial Hoaks
kota
Polres Tapsel Raih Predikat Pelayanan Prima dari Kapolri, AKBP Anton Santoso Tegaskan Komitmen Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi
kota