GMPK Sumut Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Perpustakaan di Labura ke Kejati Sumut Senilai Rp. 9.5 Miliar

Baca Juga:

• Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka
• Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas
• Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

Medan, – Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara (GMPK Sumut) secara resmi melaporkan dugaan korupsi terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Laporan ini telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa, 18 Maret 2025.

Ketua Umum GMPK Sumut, Azarruddin Panjaitan, melalui surat bernomor 17.A/Lap/SEK/GMPKSU/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025, menyampaikan, laporan kepada Kepala Kejati Sumut melalui Asisten Intelijen (Asintel). Surat tersebut diterima oleh Fitri dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut.

Dalam laporannya, GMPK Sumut menyoroti adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan gedung perpustakaan yang dikerjakan oleh CV. Zivanna Mora Raya, perusahaan yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang.

" Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 9.599.311.171, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024,
Kami menilai proyek tersebut ada kejanggalan dalam pekerjaan ", ujar Azhar Saat dikomfirmasi wartwan.

Menurutnya, kontrak pekerjaan seharusnya telah selesai pada bulan Desember 2024, namun hingga kini mengalami keterlambatan tanpa kejelasan." Dengan adanya Dugaan penyimpangan dalam proyek ini menjadi perhatian serius bagi kami GMPK Sumut, kami menuntut Kejati Sumut segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap potensi kerugian negara dan menindak pihak yang bertanggung jawab", imbuh azhar menambahkan.

Lebih lanjut, Azarruddin Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum, terlebih dengan Bekisting/peranca bangunan yang masih layak pakai diduga dikuasai atau dijual oleh Pihak rekanan untuk kepentingan pribadi seorang berinsial ASW yang mana seharusnya Bekisting tersebut di serahkan kepada pemerintah

"Kami mendesak Kejati Sumut untuk segera menindaklanjuti laporan ini, mengingat keterlambatan proyek yang dibiayai APBD berpotensi merugikan masyarakat, dan adanya monopoli bekisting bangunan yang di kuasai rekanan tanpa serah terima kepada kepihak pemerintah daerah yakni dinas terkait", tandas Azhar mengakhiri.tim

Dengan Peristiwa merugikan ini, GMPK Sumut berharap Kejati Sumut dapat segera melakukan langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan