Surat LLdikti Wilayah I Kepada Rektor Sebagai Penanggungjawab Universitas Darma Agung Cacat Hukum

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak
• Sekwan DPRD Sumut Dinilai Kebal Hukum, Dugaan Korupsi Mengendap Tanpa Proses
• Penegakkan Hukum Kerusakan Hutan Batangtoru Jangan Tebang Pilih,LIPPSU dan SHI Sumut Soroti Kinerja Bareskrim Polri.

Civitas akademika atau aktivis Universitas Darma Agung (UDA) menilai, surat yang menunjuk Rektor sebagai penanggungjawab yang dikeluarkan LLdikti Wilayah I per tanggal 15 Februari 2025, cacat hukum.

Pernyataan itu disampaikan, Sari Mula Matheus Situmorang, SH salah seorang Civitas Akademika UDA kepada sejumlah wartawan di Medan, Sabtu (15/3/2025) malam.

"Sejak dikeluarkannya surat penunjukan Rektor sebagai penanggungjawab telah menimbulkan banyak gejolak yang ada di UDA", kata, Sari Mula Matheus Situmorang.

Oleh karena itu sambung, Sari Mula Matheus Situmorang, atas nama mewakili para mahasiswa, ia meminta kepada LLdikti Wilayah I untuk mencabut surat per tanggal 15 Februari 2025. Selain itu meminta kepada Kepala LLdikti Wilayah I untuk berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pembina UDA agar apa yang ditakutkan tidak terjadi.

"Tidak ada dualisme kepengurusan di dalam Yayasan Perguruan Darma Agung. Yang ada hanya pengurus yayasan lama karena tidak terima diberhentikan", ungkap, Sari Mula Matheus Situmorang.

Sari Mula Matheus Situmorang berharap kiranya kepala LLdikti Wilayah I segera memproses surat permohonannya yang disampaikan tanggal 5 Maret 2025. Sebab dalam surat permohonan tersebut dia melampirkan bukti-bukti cacatnya kepengurusan rektor dan yayasan yang lama untuk mengurus UDA.

"Kepada pengurus lama legowolah. Kalau memang masih mau bertahan segeralah melakukan kewajibannya dan pengurus yang baru juga silahkanlah rangkul mereka yang lama untuk bersama-sama memajukan UDA," pesannya.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak

Sekwan DPRD Sumut Dinilai Kebal Hukum, Dugaan Korupsi Mengendap Tanpa Proses

Penegakkan Hukum Kerusakan Hutan Batangtoru Jangan Tebang Pilih,LIPPSU dan SHI Sumut Soroti Kinerja Bareskrim Polri.

Dugaan Penipuan '& Penggelapan, Thomas Tarigan Ditangkap Mapolrestabes Medan,

Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin: “Ajakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat”

Pemkab Asahan Dorong Literasi Hukum Lewat Santi Aji KUHP 2023