APBN Sumut Hingga Akhir November 2024 Tetap Solid

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 31 Maret 2026
• Wali Kota Medan & Kakanwil DJP Sumut I Perkuat Sinergi Demi Peningkatan Kepatuhan Pajak
• DJP Sumut I Kukuhkan 286 Relawan Pajak

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara (Kemenkeu Sumut), yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra memaparkan, capaian kinerja APBN Sumut hingga November 2024.

Pemaparan ini dilakukan di Gedung Keuangan Negara Medan bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJBC Sumut Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan, dan Kepala Kanwil DJKN Sumut Dodok Dwi Handoko, di Kantor Kemenkeu Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (19/12/2024).

"Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumut hingga November 2024 menunjukkan tren yang optimistis. Pendapatan negara mencapai Rp35,72 triliun atau 83,52 persen dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 3,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Dijelaskannya, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp62,30 triliun atau 86,35 persen dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 10,24 persen (yoy).

Belanja ini, sambungnya, terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah. "Capaian ini mencerminkan upaya bersama seluruh unit Kemenkeu Sumut dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meskipun menghadapi tantangan ekonomi global," ujarnya.

Arridel mengungkapkan, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp30,63 triliun atau 83,35 peesen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang mencapai Rp10 triliun. Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,1 triliun. PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 27 persen (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu.

"Meskipun sebagian sektor dominan, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,2 persen," imbuhnya.

Dikatakannya, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2024 mencapai Rp2,32 triliun atau 59,65 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 11,44 persen (yoy). "Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah. Bea masuk berhasil tumbuh sebesar 2,53 persen, mencapai Rp1,09 triliun atau 68,76 persen dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, dan pupuk NPK," bebernya.

Sebaliknya, lanjut Arridel, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi tajam sebesar 22,47 persen, terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga referensi CPO. Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 19,77 persen, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga November 2024, dengan total realisasi sebesar Rp2,75 triliun atau 130,82 persen dari target, tumbuh 6,01 persen secara tahunan. PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang. PNBP Lainnya mencapai Rp1,38 triliun, meskipun mengalami kontraksi 3,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkapnya.

Pendapatan ini, paparnya, didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp158 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp124,47 miliar. Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp91,98 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara Kemenkumham mencatat pendapatan Rp141,17 miliar dari layanan paspor.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan 31 Maret 2026

Wali Kota Medan & Kakanwil DJP Sumut I Perkuat Sinergi Demi Peningkatan Kepatuhan Pajak

DJP Sumut I Kukuhkan 286 Relawan Pajak

DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal

DJP Sumut I Resmikan Tax Center Yaspendhar, 650 Pegawai Ditargetkan untuk Aktivasi Coretax

DJP Sumut I Gelar Media Gathering Bertema Sosialisasi Percepatan Aktivasi Akun Coretax