30 Orang SKPD Pemprovsu Diperiksa KPK *Fit And Proper Test Molor

MEDAN I SUMUT24
30 orang SKPD Pemprovsu dipanggil KPK, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap interpelasi yang melibatkan nama Gatot Pujo Nugroho. Akibatnya, proses uji kompetensi para pejabat di lingkungan Pemprovsu yang memasuki tahapan fit and proper test, Selasa (9/2) ditunda.

Nama-nama saksi yang diperiksa KPK, terkait tindak pidana korupsi kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, Selasa (9/2). Kadis kebudayaan dan Pariwisata Prov Sumut, Elisa Marbun. Kadis Kesejahteraan dan Sosial Prov Sumut, Alexius Purba. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sumut, Bukit Tambunan. Kadis Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov Sumut, Parmohonan Lubis. Kadis Komunikasi Dan Informatika Prov Sumut, Jumsadi Damanik. kadis Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Prov Sumut, Mohammad Zein.

“Ada 30 orang yang akan dimintai keterangan, mulai Selasa sampai Jumat, nama-namanya saya lupa. Jadi akan ada kekosongan jabatan selama tiga hari, dan tentu harus ada pelaksana harian (Plh). Kita sudah tunjuk Plh di kantonya masing-masing,” ujar Sekdaprovsu Hasban Ritonga kepada wartawan di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan, Selasa (9/2).

Hasban mengaku, jika pemanggilan oleh KPK tersebut membuat jadwal fit and propet test bagi pejabat eselon II, tidak dapat dilaksanakan. Sebab pemanggilan kepada 30 orang di jajarannya itu, merupakan peserta uji kompetensi, sebelum dibukanya proses lelang jabatan yang ditarget akan tuntas pada awal Maret mendatang.

“Ya, itu (uji kompetensi) kan sedang berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Tahapannya kan kita harus bertemu dengan mereka di hari ini (kemarin), tetapi karena banyak mendapat undangan (KPK), tentu dijalani dulu pemeriksaannya. Akibatnya molor sedikitlah, kita selesaikan dulu poses ini. Semua memang penting, tapi masalah ini dulu kita prioritaskan. Kita kan kooperatif,” katanya.

Diakuinya, keterlambatan proses uji kompetensi dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, dimana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2016 telah disahkan menjadi Perda. Padahal Presiden RI Joko Widodo telah mengintruksikan agar proses pembangunan diakukan lebih cepat di awal tahun.

“Sudah menjadi Perda (APBD 2016). Bahkan sudah dibahas dengan Banggar DPRD Sumut, hasil evaluasinya,” sebutnya.

Dengan tertundanya tahapan tersebut, Hasban menyebutkan target dimulainya proses tender pembangunan menjadi molor. Dimana pada awalnya ditargetkan akan terlaksana Maret mendatang.

Namun keterlambatan tersebut menurutnya masih dapat dimaklumi. Selain karena pemanggilan oleh KPK, saat ini, posisi sejumlah pimpinan SKPD juga harus mengisi posisi sebagai penjabat (Pj) kepala daerah yang juga diperkirakan baru akan selesai Maret 2016.

Dengan begitu, kata dia, terlambatnya proses uji kompetensi hingga lelang jabatan, akan mempengaruhi waktu pelaksanaan pembangunan di tahun ini, yang dimulai dengan pembukaan tender proyek seperti melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Ya kalau terlambat sedikit masih bisa dimaklumi lah, masih batas toleransi. Targetnya April semua berjalan,” katanya mengakhiri.(Ism)